SALAKAN POST, SALAKAN – Transformasi Digital dalam tata kelola pemerintahan dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.
Hal itu dikemukakan Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Rusli Moidady dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Akselerasi Pemerintah Digital di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (11/9).
“Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan adalah keniscayaan. Pemerintah baik pusat mau pun daerah dituntut untuk turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik,” kata Rusli Moidady.
Rusli menyebut, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mempercepat implementasi SPBE dalam setiap lini pemerintahan.
Meski begitu, menurutnya, keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan sistem yang dibangun, tetapi juga pada sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengelola perubahan ini dengan baik.
Olehnya, Bimtek ini menjadi sangat strategis, sehingga ia berharap seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif arah kebijakan SPBE nasional, teknik implementasi yang tepat, serta mampu mengaplikasikan layanan dan data antar perangkat daerah.
Akselerasi pemerintah digital juga memerlukan sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat daerah. Bupati menekankan agar pelayanan publik meninggalkan pola lama yang terkesan kurang komunikatif dan serta minim penyaluran informasi.
“Namun mari kita memperkuat integrasi dalam membangun daerah digital yang terpusat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Rusli juga mengajak seluruh instansi pemerintah daerah seluruh penyedia layanan publik untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Dia menuturkan pemerintahan berbasis digital sesungguh telah dicanangkan sejak 2018. Tapi ada proses transforamsi, yang sudah dirasakan bersama dalam hal komunikasi, misalnya. Tetap harus diperluas lagi dalam rangka membangun pemerintahan digital alias SPBE.
Dia menyebut pemerintah pusat akan menerbitkan Peraturan Presidan (Perpres) yang memaksa kita dengan sistem yang akan dibangun oleh pemerintah.
“Sehingga ke depan, melalui aplikasi yang buat akan membantu kita dalam banyak hal, sehingga terjadi layanan publik yang maksimal menggunakan waktu yang efisien, sumber daya keuangan yang efisien dan transparan.
Saat ini, menurut Rusli, adalah saat yang tepat untuk melakukan penyesuaian untuk menghindari ketertinggalan dalam hal penyediaan layanan publik yang lebih efisien.
SPBE, tambah dia, sesuai dengan visi – misi kepala daerah dalam program 8 berkah, terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Dan dalam RPJMD itu tertuang yang namanya “Berkah Digitalisasi”. Hrapannya, Berkah Digitalisasi akan menyasar ke Berkah Sejaehtera.
‘Jadi digitalisasi ini, tidak hanya berdiri sendiri, bagaimana menggunakan komunikasi pelayanan dan sebagainya tapi dengan digitalisasi juga, Insyaa Allah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan Bimtek yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Suripto Nurdin), Wakil Ketua I DPRD (Rusdin Sinaling), Kepala Dinas Kominfo (Ratnasari N. Turungku), Pemateri dari Universitas Tadulako, serta pejabat daerah lainnya. (Rif)
