SALAKAN POST, SAKALAN – Rendahnya kapasitas fiskal daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diperparah dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat terus membuat pemerintah daerah harus “memutar otak” untuk memperoleh tambahan pendapatan.
Atas dasar itu Fraksi Golkar Bintang Persatuan (GBP) terus mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali ketidakseimbangan besaran pembelanjaan, terutama antara alokasi belanja pegawai dan belanja modal, terutama infrastruktur.
“Fraksi Golkar Bintang Persatuan menyoroti masih tingginya alokasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2025, sementara alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur masih relatif rendah,” kata Shepyanjeni Aluman, juru bicara Fraksi GBP dalam Rapat Paripurna Pembahasan Perubahan KUA-PPAS, Senin (1/9).
Olehnya, fraksi yang diketuai Irwanto IT. Bua itu menghendaki agar hal itu perlu pengkajian kembali untuk memperoleh solusi tepat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal serta berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Shepyanjeni dalam pandangan fraksinya juga menilai pendapatan dari sektor tuntutan ganti rugi keuangan negara terbilang masih sangat minim. Olehnya itu, pihaknya berharap agar kerja kolektif DPRD dan eksekutif dalam hal ini dapat lebih dimkasimalkan.
“Pendapatan daerah dari sektor tuntutan ganti rugi keuangan negara terbilang masih sangat rendah, olehnya, fraksi golkar bintang persatuan berharap agar kerja-kerja kolektif DPRD dan eksekutif dapat lebih dimaksimalkan, baik melalui pansus DPRD maupun melalui majelis TP-TGR,” ujarnya.
Fraksi GBP juga meminta pemerintah daerah untuk dapat berkomitmen untuk memprioritaskan kebijakan anggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti memastikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, infrastruktur pertanian dan perikanan. (Rif)
