SALAKAN POST, SALAKAN – DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna laporan hasi pembahasan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Kamis (14/8).
Ketua DPRD, Arkam Supu yang didampingi Wakil Ketua II, Suhardin Sabalino memipin langsung Paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati, Rusli Moidady yang didampingi sejumlah pejabat daerah mulai dari Sekretaris Daerah hingga kepala-kepala OPD.
Dalam laporannya, juru bicara Pansus, Badrin Liato menyampaikan sejumlah catatan penting, mulai dari sistematika penulisan hingga menyentuh soal pengentasan kemiskinan, sebagai hasil pembahasan dan penelitan yang telah dilakukan secara komprehensif selama kurang lebih sepekan.
Sejumlah catatan yang disampaikan, mulai dari permintaan Pansus agar pemda perlu merumuskan strategi dan kebijakan sesuai potensi, tantangan, serta aspirasi masyarakat, hingga soal pengentasan kemiskinan sebagai kebijakan prioritas.
Dalam kesempatan itu, Pansus DPRD meminta agar pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi penganggaran 5 tahun ke depan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2024 sebesar Rp 58 Miliar ke 54 Miliar pada 2026 turut menjadi perhatian Pansus dalam Ranperda RPJMD itu.
“Karena itu pemerintah daerah harus memiliki keberanian mengambil langkah dan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan menerapkan perda pajak dan retribusi daerah,” ujar Badrin.
Mengingat kondisi daerah Kabupaten Bangkep saat ini, Pansus menyampaikan agar pemerintah daerah perlu adanya rumusan strategis dan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah serta memperhatikan aspirasi masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi penganggaran 5 tahun kedepan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan daerah.
Proyeksi pendapatan tahun 2024 tercatat bahwa PAD sudah mencapai Rp 58 Miliar, tetapi pada proyeksi tahun 2026, justru turun menjadi Rp 54 Miliar. Perbedaan Pendapatan ini agar dimasukkan dalam data PAD dalam dokumen RKPD Perubahan tahun 2025, sesuai hasil koreksi Bappeda Sulawesi Tengah
“Maka terkait hal tersebut, PAD, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah harus berani mengambil langkah-langkah dan upaya intensifikasi sumber-sumber PAD dengan menerapkan perda pajak dan retribusi daerah,” pinta Pansus.
Terkait IPM, Pansus menyebut IPM Bangkep terendah di Sulawesi Tengah serta di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal itu disebabkan kontribusi komponen kesehatan dan daya beli masyarakat yang masih rendah.
Olehnya, Beberapa hal yang menjadi rekomendasi Pansus dalam hal ini, mulai dari prioritas peningkatan SDM melalui perluasan layanan media, peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan sistem rujukan antar pulau, serta memperdayakan UMKM berbasis potensi lokal yang diiringi dengan akses modal murah dan perluasan usaha.
Seluruh perangkat daerah diminta wajib menyeleraskan program dengan target yang lebih progresif sehingga peningkatan SDM tidak hanya sebatas angka dalam dokumen, tetapi nyata dirasakan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkep jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tengah.
“Kondisi ini dipicu rendahnnya aksesibilitas antara wilayah perbatasan, keterbatasan lapangan kerja produktif di sektor pertanian, rendahnya pendidikan dan keterampilan, ketergantungan pada sektor primer bernilai tambah rendah serta terbatasnya layanan kesehatan dan air bersih,” jelasnya.
Karena itu, Pansus merekomendasikan agar pengentasan kemiskinan ditetapkan sebagai prioritas strategis dalam RPJMD. (Advertorial/Rif)
