Kesembilan program tersebut, yakni Permakanan, Sembako, Natura, Alat Bantuan Disabilitas, Rutilahu, Kelompok Adat Terpencil (KAT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Program Gercep Gaskan Berdaya.

Atas perbuatan sadis itu, Kejaksaan Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah melalui Kasi Intel, Doni Andrian Hasibuan menyebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 519.756.137.00 terhadap 9 (tujuh) kategori program bantuan sosial dimaksud diatas TA 2022-2024.

Modus yang ditemukan penyidik antara lain berupa dugaan belanja fiktif, mark-up harga, pengurangan kuantitas barang bantuan, pengendalian penyaluran bantuan oleh para tersangka, serta dugaan penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Padahal negara melalui berbagai bantuan sosial itu bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan hidup layak bagi masyarakat rentan baik dari segi ekonomi maupun fisik/disabilitas.

“Ironisnya, pihak yang seharusnya memastikan setiap rupiah bantuan sosial sampai kepada penerima manfaat dan kelompok rentan lainnya secara utuh, justru menjadi aktor utama yang menikmati sebagian bantuan tersebut. Amanah yang diberikan negara untuk melayani masyarakat disalahgunakan menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi,” Tulis Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam rilis resminya.

Berdasar hasil temuan itu, Kejari menetapkan tiga tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022–2024.

Ketiganya, yakni, inisial MA Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022–2024, VS selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2022–sekarang); dan IN selaku Pengelola Asrama SLB Kautu).

Doni menjelaskan, penetapan ketiga tersangka telah didukung setidak-tidaknya dua alat bukti yang cukup, berasal dari hasil pemeriksaan keterangan saksi yang setidaknya berjumlah 72 orang termasuk masyarakat penerima manfaat serta telah didukung oleh bukti surat berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Saat ini Kejari menitipkan para tersangka di Rutan Polres Banggai untuk selanjutnya besok dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Lapas Kelas IIb Luwuk selama 20 hari ke depan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor : PRINT-132/P.2.15/Fd.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026, PRINT-133/P.2.15/Fd.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026,  dan PRINT-134/P.2.15/Fd.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026.

Tindak lanjut perkara tersebut juga, kata Doni, tidak terlepas dari Kolaborasi dan sinergitas antara Kejaksaan Negeri Banggai Laut dengan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau menyakahgunakan kewenangan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

“Kejaksaan Negeri Banggai Laut berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat.” Tutupnya. (**/Rif)

The post Sadis! 9 Program Bansos Bangkep Diduga Diselewengkan Eks Kepala Dinas Sosial dan Dua Bawahannya appeared first on Salakan Post.

Tindakan penggeledahan dilakukan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2025.

“Untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkapkan dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Kesetaraan dan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 sampai 2025,” tulis Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam keterangan resminya.

Selain BOP, penggeledahan itu juga dilakukandalam rangka mengungkap dugaan korupsi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di kantor Disdikbud di tahun yang sama.Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print-123/P.2.15/Fd.2/06/2026 tanggal 04 Juni 2026 dan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print- 125/P.2.15/Fd.2/06/2026 tanggal 04 Juni 2026.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Izin Penggeledahan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 69/PenPid.B-GLD/2026/PN Lwk tanggal 05 Juni 2026 dan berdasarkan Surat Penetapan Izin Penggeledahan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 70/PenPid.B-GLD/2026/PN Lwk tanggal 08 Juni 2026.

Berkaitan dengan dugaan tindak pidanan korupsi itu, Kejaksaan juga turut menggeledah Kantor Sekretariat PKBM Windu di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, serta rumah pribadi Ardian H. Lamala (Ketua PKBM Windu Tahun 2023-2025) di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan).

Atas pengeledahan yang dilakukan, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut.”Rangkaian kegiatan penggeledahan berakhir pukul 13:30 WITA serta berlangsung aman dan lancar,” tutupnya. (**/Rif)

The post Usai Tersangkakan Eks Kadis Sosial, Kejari Kembali Geledah Disdikbud Bangkep atas Dugaan Korupsi BOP dan PKBM appeared first on Salakan Post.

Ketua DPRD, Arkam Supu dalam kegiatan peninjauan itu didampingi beberapa aleg lainnya, yakni Nancy Dunda, Rusdin Sinaling, Burhan Alelaga, dan Uturinus, serta perwakilan bagian Humas.

Setelah menyaksikan langsung tingginya intensitas kerusakan jalan itu, Arkam Supu menegaskan bahwa permasalahan itu perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Kondisinya sudah parah, dan perlu mendapat perhatian serius. Ini makin lama, pasti akan semakin tinggi kerusakannya, terutama kalau sudah musim hujan,” kata Arkam saat berada di lokasi kerusakan.

Berdasar hasil peninjauan itu, Arkam kemudian menghubungi bupati, Rusli Moidady via whatsapp dan memintanya lebih serius mempertimbangkan dampak buruk Pembangunan SPBU Patukuki di titik lokasi tersebut.

Dampak serius yang bisa ditimbulkan, antara lain keselamatan pengendara atas kerusakan jalan. Sebab jalan ruas jalan tersebut merupakan poros utama yang menghubungkan beberapa kecamatan.

Arkam menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah melaksanakan tanggung jawab, melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, yang kemudian melahirkan rekomendasi.

Arkam kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud memberhentikan pembangunan SPBU, karena itu merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Jadi, lagi-lagi saya perlu tegaskan bahwa rekomendasi yang sudah kita sampaikan ke Bupati bukan untuk menolak atau memberhentikan pembangunan SPBU, melainkan hanya pemindahan ke titik lokasi lain di Desa Patukuki,”.

Dia menjelaskan, pihaknya semata menghendaki agar kualitas jalan tersebut berusia cukup lama untuk dilalui pengendara. (Rif)

The post Ketua DPRD Bangkep Minta Bupati Pertimbangkan Dampak Pembangunan SPBU Patukuki Terhadap Intensitas Kerusakan Jalan appeared first on Salakan Post.

Bupati, Rusli Moidady bersama Wakil Bupati, Serfi Kambey dan Ketua DPRD, Arkam Supu secara resmi menerima dokumen LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di di Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng di Kota Palu.

Sebelumnya, Pemda Bangkep memperoleh Opini WTP terakhir pada 2020 atas LHP BPK terhadap LKPD tahun 2019. Kemudian, Pada 2021, BPK menyatakan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias Disclaimer terhadap LKPD tahun 2020.

Selanjutnya, selama 4 tahun beruntun, mulai tahun 2021 hingga 2024, BPK RI Sulawesi Tengah memberikan pendapat WDP atas LHP LKPD Bangkep.

Kini, tepat pada usia setahun pemerintahan Rusli Moidady dan Serfi Kambey yang terus berupaya meningkatkan sinergitas bersama DPRD, Pemerintah Bangkep akhirnya dapat keluar dari Opini WDP dan meraih pencapaian istimewa dengan meraih Opini WTP.

“Capaian ini tentu tidak lepas dari hubungan kemitraan atau sinergitas antara eksutif dan legislatif yang terus kita bangun selama ini. Dan Alhamdulillah, hasilnya mulai kita kelihatan,” kata Rusli Moidady kepada media ini.

Menurutnya, capaian itu juga sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintahannya ke depan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai perundang-undangan.

“Capaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan administrasi serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” jelasnya.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam mendukung pembangunan daerah yang maju, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**/Rif)

The post Pemerintahan Rusli Serfi Bawa Pemda Bangkep Kembali Raih Opini WTP Setelah Lima Tahun Beruntun Raih WDP hingga TMP appeared first on Salakan Post.

“Kecamatan Totikum Selatan di Desa Kalumbatan sebagai tempat penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran XXIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026,” demikian redaksi poin satu pada SK.

Frasa “di Desa Kalumbatan” berstatus sebagai kata keterangan dalam struktur kalimatnya. Secara gramatikal, frasa itu merujuk pada tempat pelaksanaan kegiatan MTQ yaitu di Desa Kalumbatan.

Kalimat pernyataan itu secara kontekstual sama sekali tidak sedang menerangkan status ibukota Kecamatan Totikum Selatan, seperti dijelaskan Camat dalam keterangan persnya.

Dan benar saja, konfirmasi Camat Totikum Selatan, Kodratullah Labas di media online menegaskan bahwa Desa Kanali menjadi lokasi utama penyelenggaraan MTQ. Sedangkan Desa Kalumbatan yang tercatat dalam poin, disebutnya hanya merujuk pada statusnya sebagai ibu kota.

Dari sanalah ruang perdebatan di sejumlah media sosial mulai menganga. Beragam dalil hukum, politik, sosial, bahkan ekonomi disematkan demi mengokohkan setiap argumentasi.

Alih-alih bisa memupus kebuntuan persoalan, baku adu argumentasi justru berujung pada lahirnya dua kutub, yakni kutub yang mendukung Penyelenggaraan di Desa Kanali dan yang tetap konsisten pada keputusan SK yakni Desa Kalumbatan.

Kelompok yang mempertankan Desa Kalumbatan, tegas menyoroti inkonsistensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan keputusan. Mereka menilai, pemilihan Lapangan Desa Kanali cacat adminstrasi, sebab tidak searah dengan bunyi SK.

Kubu pendukung Desa Kalumbatan berkesimpulan bahwa pengingkaran poin penting SK tersebut telah mengonfirmasi ketidakmatangan atau lemahnya kajian pemerintah daerah, khususnya panitia dalam penentuan lokasi sebelum SK diterbitkan.

“Presumtio Iustae Causa” menjadi landasan teoritis kubu ini untuk tetap mempertahankan Desa Kalumbatan sebagai lokasi utama penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Totikum Selatan.

Teori ini menekankan bahwa SK merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pejabat berwenang, seperti Kepala Daerah yang harus dianggap sah dan benar. Karena itu, sifatnya mengikat. Dasarnya tentu berpijak pada Permenag Nomor 15 Tahun 2019.

Kekuatan mengikat SK itu dikecualikan, jika pejabat berwenang yang melakukan pembatalan atau adanya gugatan melalui jalur PTUN.

Di sisi berbeda, marwah Desa Kalumbatan yang berstatus sebagai ibukota, menurut mereka, secara perlahan mulai tergerus jika MTQ dihelat di Desa Kanali. Sebab, Jambore Pramuka pun belum lama ini dilaksanakan di Desa tersebut.

Kubu pendukung Desa Kanali pun tidak kendor. Dengan berdalih efisiensi anggaran, secara estimatif mereka berasumsi bahwa pelaksanaan di Desa Kalumbatan menguras banyak fulus untuk memaksimalkan persiapan. Termasuk pembiayaan rehabilitasi panggung utama serta pembangunan fasilitas, berupa kamar mandi.

“Sementara di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak tersedia pembiayaan untuk rehabilitasi. Dan semua penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan di hadapan auditor nantinya,” begitu kata Camat, Kodratullah Labas.

Dalil lain kubu yang mendukung Desa Kanali yakni konsekuensi kemubaziran rehabilitasi panggung utama pasca kegiatan. Sebab rehabiltasi bangunan permanen tribun sebagai panggung utama akan terbengkalai ke depan, akibat ketiadaan anggaran pemeliharaan dan ketidakamanan dari aksi-aksi vandalisme.

Kondisi jalan yang rusak berat untuk mengakses lapangan Desa Kalumbatan turut menjadi alasan Panitia untuk tetap memilih lapangan Desa Kanali sebagai lokasi utama.

Meski begitu, Camat pun mengakui bahwa sebagian kegiatan akan digelar di sejumlah fasilitas di Desa Kalumbatan.

Menanggapi sejumlah sorotan tajam mengenai kontroversi lokasi, belakangan Camat menyampaikan kepada media ini bahwa pihaknya bakal mengusulkan revisi SK. Frasa “di Desa Kalumbatan” akan diganti “di Desa Kanali”.

Lepas dari kontroversi SK dan Pelaksanaannya, MTQ merupakan lahan basah ekonomi bagi masyarakat lokal, utamanya bagi pelaku UMKM.

Multiplier Effect (pengganda ekonomi) bagi pelaku UMKM dari gelaran ini merupakan sisi yang tidak kalah prioritas bagi masyarakat lokal, bilkhusus pelaku UMKM.

Indikator kesuksesan pesta keagamaan ini tentu bukan saja diukur dari seberapa tingginya rating atau kualitas penyelenggaraannya, melainkan pada seberapa tinggi grafik produktitas ekonomi bagi pelaku UMKM.

Olehnya tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan Panitia MTQ, yakni mampu menjamin ketersediaan titik-titik strategis di area penyelenggaraan MTQ dengan mengutamakan pelaku UMKM lokal di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Terkait hal itu, Camat Totikum Selatan mengakui menjamin Panitia akan memberikan garansi lokasi strategis kepada seluruh pelaku UMKM lokal yang akan menjajakkan produknya. (Rif)

The post MTQ Totikum Selatan : Kontroversi Lokasi Pelaksanaan dan Garansi bagi Pelaku UMKM Lokal appeared first on Salakan Post.

Hal ini menyusul adanya laporan terkait oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan nomor telepon dan mencatut nama Kapolres Banggai Kepulauan, AKBP Ronaldus Karurukan, S.I.K., untuk melakukan berbagai permintaan kepada warga.

Modus operandi yang dijalankan pelaku adalah menghubungi calon korban melalui sambungan telepon atau pesan singkat, kemudian mengaku sebagai Kapolres dengan maksud meminta sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah murni upaya kriminal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan merusak citra institusi Polri.

Kasi Humas Polres Banggai Kepulauan, Ipda Ridwan Sunge, S.H., menegaskan bahwa Kapolres Bangkep tidak pernah melakukan permintaan dalam bentuk apa pun, baik secara pribadi maupun kedinasan, di luar prosedur resmi kepolisian.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak mempercayai segala bentuk permintaan yang mengatasnamakan Bapak Kapolres AKBP Ronaldus Karurukan,” ujar Ipda Ridwan Sunge dalam keterangan resminya.

Ipda Ridwan menambahkan, masyarakat diharapkan segera melakukan verifikasi atau cek silang (cross-check) apabila menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Integritas pimpinan dan institusi Polres Bangkep selalu dijaga melalui jalur komunikasi formal, sehingga setiap komunikasi di luar jalur tersebut dipastikan merupakan upaya penipuan yang harus segera diabaikan.

Langkah antisipasi ini dilakukan guna melindungi warga di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut agar tidak menjadi korban kerugian materiil. Polres Bangkep juga tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait identitas oknum yang mencoba menyalahgunakan nama pimpinan kepolisian tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagai penutup, Kasi Humas mengimbau warga untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan pengaduan resmi jika menemukan aktivitas mencurigakan serupa.

“Tetap tenang, jangan mudah tergiur janji atau takut akan ancaman dari penelepon gelap. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkas Ipda Ridwan Sunge.

Sumber : Humas Polres Bangkep

The post Waspada Penipuan! Humas Polres Bangkep Minta Warga Abaikan Telepon Mengatasnamakan Kapolres appeared first on Salakan Post.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi I, Eko Febrianto Sahata bersama anggotanya dalam Rapat Kerja Kemitraan, tindak lanjut Pansus LKPJ Bupati tahun 2025, di ruang kerja Komisi I, Rabu (30/4/2026).

“Jadi pak kadis, kalo ada anggaran pembangunan sarana pendidikan berupa gedung atau fisik lainnya dengan perkiraan anggaran yang tidak cukup, ditolak saja,” tegas Eko Febrianto Sahata.

Eko melontarkan penolakannya sebagai respons atas laporan Kepala Dinas, Hary Nursin mengenai adanya pembangunan sarana pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi serta tidak mencapai realisasi 100 persen.

Menurut dia, memaksakan pembangunan sarana pendidikan dengan anggaran yang tidak proporsional tentunya akan berkonsekuensi pada rendahnya kualitas fisik.

Hal itu pun tidak hanya mengganggu aktifitas pembelajaran, melainkan juga berpotensi mengancam keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan.

Laporan Kadisdikbud dalam pertemuan itu turut dikonfirmasi oleh anggota Komisi I lainnya saat melakukan monitoring dan evaluasi lapangan sebelumnya.

Hal itu sebagaimana Badrin Liato mengungkapkan hasil monitoringnya di Desa Bangpanga Kecamatan Tinangkung Utara yang mendapati pembangunan gedung perpustakaan tidak berplafon, tidak berlantai keramik, bahkan tidak dilakukan pengecetan.

“Itu karena sesuai dengan apa yang disampaikan pak kadis tadi, anggarannya yang tidak cukup, sehingga hasilnya seperti itu, tidak ada plafon, tidak dicat, dan tidak ditehel (tidak berlantai keramik),” tutur Badrin.

Hal serupa disampaikan Winto mengenai adanya beberapa sekolah yang kualitas pembangunan gedungnya tidak mememuhi standar atau tidak sesuai spesifikasi.

“Jadi pak kadis, sebagaimana disampaikan pak letua komisi tadi, kalau anggarannya memang dianggap tidak mencukupi, maka sebaiknya ditolak saja, atau tidak dibangun,” ujar Winto.

Turut hadir anggota Komisi I lainnya, antara lain Hamira Sahid, Sartun Landengo, dan Habib Salomo. (Rif)

The post Pansus LKPJ DPRD Bangkep, Komisi I Minta Dikbud Tolak Anggaran Pembangunan Tidak Proporsional appeared first on Salakan Post.

Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi III itu, dipimpin langsung Wakil Ketua II selaku koordinator Komisi, Suhardin Sabalino.

Ketua komisi III (Nancy Dunda), bersama anggotanya, antara lain Hurcarlos, Harianto L. Sadardi, Alman Djula, dan Atriani Marta Saki hadir dalam rapat yang dibagi dalam dua sesi tersebut, yakni sesi pagi tiga OPD dan Siang tiga OPD.

Rapat yang merupakan tindak lanjut kinerja Pansus LKPJ Bupati tahun 2025 itu, difokuskan pada evaluasi dan realisasi program kerja OPD dalam memanfaatkan sumber-sumber daya lokal dalam semangat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Suhardin Sabalino mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak sumber kekayaan daerah yang belum dikelola secara optimal untuk mendongkrak PAD. Hal itu tergambar dari laporan yang disampaikan masing-masing OPD.

“Tentu hal ini, harus terus menjadi perhatian serius kita selaku penyelenggara pemerintahan melalui beragam inovasi dalam semangat meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Suhardin Sabalino.

Sejumlah kepala OPD yang hadir mengakui hal itu, sebagaimana diungkapkan Kepala Bappenda, Hengky Dilengan. Dia menjelaskan, pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD seringkali terkendala dua hal, yakni regulasi dan sarana pelayanan yang terbatas.

“Penarikan retribusi semestinya didahului pembangunan sarana pelayanan yang kemudian diperkuat dengan regulasi berupa perda atau perbup. misalnya, tempat pelelangan ikan. Misalnya, tempat pelelangan ikan. Di sana, pemda wajar menarik retribusi karena sarana pelayanannya sudah dibangun,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Nancy Dunda menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah daerah dituntut harus memperkuat kemandirian fiskal.

Pemerintah Daerah tidak semestinya terus bergantung pada dana transfer sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.

“Sehingga berbagai kendala yang telah disampaikan teman-teman OPD harus bisa memicu semangat kita untuk terus berupaya mencari solusi atas hal itu. Daerah kita kaya, dan saya yakin kita masih punya banyak inovasi untuk mengatasi kendala itu,” ujarnya. (Rif)

The post Rapat Kerja Kemitraan Komisi III DPRD Bangkep Evaluasi Kinerja OPD Terkait PAD appeared first on Salakan Post.

Gubernur, Anwar Hafid hadir langsung dalam kegiatan yang menghadirkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, termasuk Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Rusli Moidady.

Anwar Hafid menekankan manfaat penting Musrembang RKPD bagi pemerintah daerah, sebagai forum strategis untuk penyatuan arah pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.

“Musrembang RKPD jangan hanya dianggap sebuah agenda tahunan tetapi dijadikan Forum Strategis Menyatukan arah pembangunan dari Tingkat Desa Sampai Provinsi,” kata Anwar Hafid dalam sambutannya.

Anwar Hafid juga menyinggung masalah sosial dan pelayanan dasar, mulai dari kemiskinan, pendidikan, serta kesehatan. Menurutnya masalah itu hanya bisa diatasi melalui kolaborasi lintas sektoral agar tepat sasaran.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady komitmennya untuk mendukung semua program prioritas Gubernur Anwar Hafid dalam penanganan kemiskinan, Berani Cerdas, Berani Sehat dan penguatan ekonomi Lokal.

“Kita tentunya berkomitmen serta memberikan dukungan terhadap semua program prioritas gubernur, terutama yang tertuang dalam sembilan berani,” kata Rusli Moidady.

Olehnya itu ia berharap dengan sinergi bersama Kabupaten dan Provinsi serta Pusat akan memperkuat Komitmen bersama untuk memastikan Semua Program pembangunan dapat di rasakan manfaatnya langsung ke masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid secara resmi menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi untuk semua kabupaten, termasuk Banggai Kepulauan. (**/Rif)

The post Musrembang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Bangkep Tegaskan Dukungan Program Gubernur appeared first on Salakan Post.

Betapa tidak, atas capaian itu, Dikbud Bangkep sukses mengemas “kado” apresiasi dari Kemendikbud berupa pembangunan ruang kelas untuk TK-PAUD Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan.

“Alhamdulillah, dikbud bangkep mendapat apresiasi dalam bentuk pembangunan ruang belajar untuk TK PAUD Desa Kalumbatan atas laporan penggunaan papan interaktif,” sebut Hary Nursin, Kepala Dinas Dikbud Bangkep, Senin (27/4/2026).

Bahkan, dari 13 Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, tercatat hanya dua kabupaten yang berhasil menerima apresiasi tersebut, yakni Bangkep dengan persentase laporan 100 persen dan Poso hanya 98 persen.

Kabupaten lain pun menyampaikan laporan yang sama, namun tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan atau terlambat serta persentase tidak memenuhi 90 persen.

“Tentu ini patut disyukuri, sebab awalnya kita mengalami kendala dalam membangun komunikasi dengan para guru untuk menyusun laporan yang memadai. Tapi karena kita lakukan dengan baik dan intens secara terus-menerus sehingga bisa terealisasi,” tutur Hary.

Dia berharap, kedepan upaya dan kerjasamanya dengan pihak sekolah, terutama para guru terutama penyusunan laporan akan lebi baik lagi. (Rif)

The post Laporan Papan Interaktif 100 Persen, Dikbud Bangkep Sukses Bawa “Kado” Kemendikbud untuk TK-PAUD Kalumbatan appeared first on Salakan Post.