Rapat yang dimpin Wakil Ketua II, Suhardin Sabalino itu, merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati yang telah disepakati seluruh fraksi, pekan lalu.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi tersebut menyepakati Irwanto IT. Bua atau disapa Iwan Bua sebagai Ketua Pansus dan Badrin Liato sebagai Wakil Ketua.

Sejumlah anggota DPRD yang direkomendasikan fraksinya masing-masing turut hadir dalam rapat itu, mulai dari Harianto L. Sadardi, Alman Djula, Hamira Sahid, Steven Darwis, Habib Salomo, Sartun Landengo. Hadir pula Iqbal Laiti (bukan anggota Pansus) sebagai perwakilan Komisi.

Suhardin Sabalino berharap agar semua anggota Pansus serta alat kelengkapan yang dilibatkan dapat bekerja maksimal untuk memanfaatkan waktu selama 30 hari masa kerja.

“Kita sama-sama berharap agar semua anggota pansus serta alat kelengkapan yang terlibat dapat bekerja maksimal selama 30 hari masa kerja pansus,” kata Suhardin Sabalino.

Irwanto dalam kesempatannya menawarkan kepada anggota Pansus tentang pelibatan alat kelengkapan DPRD terkait lain, seperti Komisi-komisi dalam melakukan evaluasi teknis di masing-masing OPD mitra.

“Apakah kita perlu melibatkan alat kelengkapan lain, komisi-komisi untuk melakukan evaluasi teknis ke masing-masing OPD mitra, yang kemudian hasil kerja mereka wajib diketahui Pansus sebagai bahan pembahsan bersama dengan pihak eksekutif,” kata Iwan.

Selanjutnya, Iwan menekankan agar semua anggota Pansus memegang LKPJ berkaitan dengan pendalaman dokumen. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua I tadi bahwa kita juga berharap kinerja pansus selama 30 hari ke depan dapat berjalan maksimal,” tutupnya. (Rif)

The post DPRD Bantuk Pansus LKPJ Bupati, Iwan Bua Ditetapkan Ketua appeared first on Salakan Post.

Terbaru, petinju asal Poki-poki, Sub Desa Kautu, Banggai Kepulauan kembali membuktikan kemampuannya di Kejuaraan Tinju Amatir Piala Bupati Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) 2026, Selasa Malam (14/4/2026).

Tak tanggung-tanggung, remaja bernama lengkap Hulio Abad Nego Bagilis yang melakoni laga di kelas 57 Kg itu, sukses menekuk petinju tuan rumah dengan kemenangan KO di ronde pertama.

Dengan hasil itu, putra dari pasangan Galileo Kartir Bagilis dan Selfi Yabie berusia 17 tahun yang mewakili Pertina Bangkep itu berhak menyabet tiket ke pertandingan selanjutnya.

“Dia (hulio) masih harus menjalani dua pertandingan lagi untuk bisa tembus ke final,” kata Frangki Maabuat, Pelatih Hulio.

Frangki mengaku sangat bersyukur. Karena meski pun hanya bermodal tekad yang kuat serta anggaran seadanya, namun hal itu tidak membatasi semangat anak asuhnya untuk berlaga di atas ring.

Saya hanya berharap agar cabor yang mengharumkan nama daerah, khususnya Cabor tinju agar benar-benar mendapat perhatian lebih, karena setiap turnamen cabor tinju nyaris tidak pernah mengewakan.

“Terutama pelatihnya serta alat tinju dan kebutuhan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan atlit,” tandas tandasnya.

Sebelum mengikuti turnamen ini, pelajar yang menduduki bangku SMA Negeri Olaharaga (SMANOR) Palu itu, sebelumnya juga telah mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyabet juara II, dalam turnamen tinju amatir di tingkat nasional di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya hanya berharap agar senantiasa mendapat doa dan dukungan masyarakat Bangkep agar saya tetap fokus dan semangat menajalani pertandingan selanjutnya,” singkat Hulio.

Sementara, Ketua pertina Bangkep, Hari Nursin sangat mengapresiasi semangat juang dari atlet binaan organisasinya. Sebab meski dengan segala keterbatasan tetap semnagat dan berjuang mengharumkn nama banggai kepulauan.

Demikian juga disampaikan Hari Nursin, kepada pelatih tetap yang tetap semangat pantang menyerah secara konssten untuk terus mencetak atlit-atlit berkualitas Pertina Bangkep.

Harapannya kedepan, prestasi yang ditorehkan saat ini akan memantik anak-anak muda bangkep bisa menyalurkan minat bakatnya pada hal-hal positif, karena bangkep terbukti punya potensi atlet yang bisa dibanggakan dan hal itu menurutnya semua layak dibanggakan.

“kami bangga dengan tradisi dan makanan bangkep, kami bangga dengan istilah bodi bete, kami bangga dengan sebutan anak pulo, karena itu yang buat kita kuat secara mental dan fisik. Bangkep Mola, bangkep berkah,” pungkas dia (Rif)

The post Bupati Cup Sangihe Sulut : Petinju Asal Poki-poki Bangkep Sukses Tekuk KO Petinju Tuan Rumah Ronde Pertama appeared first on Salakan Post.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Irwanto IT. Bua beserta di kantornya, Senin (13/4/2026).

“Hasil rapat paripurna tentang penyampaikan LKPJ Bupati sudah ditindaklanjuti melalui rapat Pembentukan pansus yang akan dilaksanakan minggu ini,” kata Irwanto IT. Bua.

Saat ini, lanjut dia, Sekretaris DPRD telah menyurat ke setiap fraksi untuk mengusul perwakilannya masing-masing untuk masuk dalam keanggotaan Pansus.

Menurut Iwan, sapaan Irwanto IT. Bua, berdasarkan jumlah Fraksi yang ada di DPRD Bangkep, maka jumlah keanggotaan pansus maksimal 10 orang.

Iwan Bua menjelaskan, Pansus DPRD berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018 diberikan mandat selama 30 hari untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

“Tapi jika dalam waktu 30 hari, pembahasan belum dianggap komprehensif, maka perpanjangan dapat dilakukan selama 15 hari. Namun kami akan berupaya untuk memaksimalkan waktu 30 hari,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan beberapa tugas pansus antara lain,  mempelajari naskah LKPJ yang disampaikan Bupati untuk mengecek kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Pansus juga akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas kinerja, capaian program, dan kendala lapangan.

Kemudian, memverifikasi secara langsung hasil pengerjaan proyek atau program di lapangan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian anggaran.

Memeriksa efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD, serta Merumuskan catatan strategis, koreksi, dan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna

Dan, melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat (misalnya Kemendagri) untuk memahami indikator penilaian kinerja.

Harapannya Pansus dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga waktu 30 hari dapat dimaksimalkan. (Rif)

The post DPRD Bangkep Bentuk Pansus Tindaklanjuti Rapat Paripurna Penyempaian LKPJ Bupati appeared first on Salakan Post.

Permintaan itu dilontarkan Uturinus ditujukan khusus ke Dinas Perhubungan yang turut hadir dalam rapat yang digelar di ruang komisi II pekan lalu.

Politisi PKB dapil 4 itu, menuturkan bagaimana realitas memilukan yang dialami para siswa di beberapa wilayah kecamatan yang harus menempuh jarak beekilo-kilo meter dengan berjalan kaki ke sekolah.

“Di beberapa wilayah kecamatan, para siswa dipaksa harus berjalan kaki menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk sampai sekolah, namun hingga saat ini, kita seolah tutup mata dengan realitas itu,” tuturnya.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu potret buram dunia pendidikan di Bangkep saat ini yang wajib menuai perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dinas Perhubungan, sebut dia, memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan itu. Dia melihat bahwa di instansi itu tersedia beberapa unit bis yang bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi para siswa tersebut.

“Saya lihat di dinas perhubungan ada beberapa unit bis terparkir yang hampir tidak pernah kelihatan dimanfaatkan, Jika demikian faktanya,  sebaiknya diserahkan di kecamatan untuk memfasilitasi transportasi siswa,” pintanya.

Kalau pun beberapa unit bis itu tidak bisa dimanfaarkan untuk kepentingan para siswa, maka semestinya Dinas Perhungan perlu menjadikan hal itu sebagai langkah awal untuk memperjuangan nasib para siswa terutama yang ada di dpil IV.

Ia berharap permintaannya dijadikan catatan penting untuk kemudian dipaparkan di hadapan kementerian perhubungan saat akan melakukan audiensi kembali di kementerian. (Rif)

The post Uturinus Gunawan Minta Dishub Fasilitasi Bis Sekolah di Wilayah Kecamatan appeared first on Salakan Post.

Arkam Supu memimpin langsung pertemuan yang dihadiri anggota DPRD lainnya, yakni Wakil Ketua I, Sry Yeni, Erick Lauw, Uturinus Gunawan, Badrin Liato, Burhan Alelaga, Harianto L. Sadardi, Verianus Samasang, dan Shepyanjeni Aluman.

Kepala BPS, Hendra Setiawan memaparkan pentingnya verifikasi dan Cross Check lapangan data masyarakat penerima bantuan untuk mempermudan pengelompokan data dari Desil 1 sampai 10. Karena hal itu menjadi kunci untuk program tepat sasaran.

“Karena sampai saat ini kami masih menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Misalnya, data warga yang tetap tercatat meski sudah meninggal,” ungkapnya.

BPS juga menghendaki OPD menyiapkan konsep program sektoral berbasis data, serta sinkronisasi agar penetapan sasaran lebih rapi.

Lewat pertemuan itu, BPS juga memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekononi Nasional (DTSEN) sebagai potret kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Bangkep.

Menanggapi itu, Arkam Supu mengaku, pihaknya secara kelembagaan siap untuk mendukung upaya sinkronisasi data tersebut agar program-program pemerintahan, khususnya di Bangkep lebih tepat sasaran.

“Pastinya, kami secara kelembagaan siap mendukung dan mengawal upaya ini dalam rangka mendukung program pemerintahan yang lebih sasaran,” kata Arkam.

Arkam juga mengakui, selama ini masih banyak warga yang seringkali mengeluh terkait pelaksanaan program pemerintah yang kurang tepat sasaran. Sehingga ia berharap upaya tersebut bisa menjawab keluhan masyarakat. (Rif)

The post DPRD Bangkep Terima Kunjungan Koordinasi BPS Soal DTSEN appeared first on Salakan Post.

Permasalahan itu hingga kini seolah lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah, pemadaman listrik yang terus menerus terjadi merupakan masalah serius yang sangat membutuhkan perhatian lebih.

Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) dari Fraksi PDI-P, Erick Lauw memberikan perhatian serius atas permasalahan yang terus dialami warga di beberapa wilayah kecamatan.

“Sebagaimana saya ungkapkan di beberapa media bahwa indikator pemadaman antara lain, gangguan jaringan listrik yang disebabkan oleh ranting-ranting poho, bahan bakar, serta kedudukan PLN Salakan yang statusnya masih sub rayon,” sebutnya, Jumat (10/4/2026).

Dari sekian indikator itu, menurut dia, status PLN Salakan lah yang lebih menjadi persoalan mendasar tentang belum optimalnya pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Kebijakan interkoneksi yang telah ditetapkan beberapa tahun terakhir, diakui dia, merupakan langkah nyata untuk memberikan pelayanan maksimal. Namun fakta lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

“iya karena masyarakat justru diperhadapkan dengan pemadaman yang hampir setiap hari terjadi. Saya kira ini harus menjadi pernatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, PLN Salakan yang masih berstatus sub rayon dari PLN Luwuk membuat kewenangannya terbatas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Padahal, kata dia, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang cukup luas serta jumlah penduduk yang banyak, tidak lagi wajar jika harus dilayani PLN yang hanya berstatus sub rayon.

“Setidaknya PLN Salakan saat ini sudah harus dinaikkan statusnya menjadi rayon. Sehingga dia memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola unitnya sendiri,” jelasnya.

Upaya tersebut telah dilakukan pihaknya, mulai dari tingkat wilayah PLN Suluttenggo hingga ke tingkat pusat. Beruntungnya, laporan yang disampaikan telah menuai respons positif.

“Jadi sekarang kita tinggal menunggu Tindak lanjut konkrit dari pihak PLN atas persoalan yang telah kita beberkan. Kita berharap hal itu disegerakan, sehingga masyarakat kita bisa secepatnya memperloleh layan memuaskan,” tutupnya. (Rif)

The post Erick Lauw : Status PLN Salakan Sebagai Sub Rayon Harus Dinaikkan untuk Bisa Optimalkan Pelayanan appeared first on Salakan Post.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Bapemperda, Sartun Landengo itu turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Sry Yeni dan Wakil Ketua II, Suhardin Sabalino. Anggota Bapemperda lainnya pun turut hadir, mulai dari Harianto L. Sadardi, Badrin Liato, Hur Carlos Pouwano dan Sri serta Irwanto. T. Bua, dan Hamira Said.

Menurut Sartun Landengo rapat tersebut membahas tiga Ranperda yakni Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 12 tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah.

Selain itu, dibahas pula Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Perubahan Perda Nomor 5 Tahun Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sartun meminta agar penyesuaian bentuk PT Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah tidak kandas di atas dokumen, melainkan harus membawa semangat baru dalam membantu daerah meningkatkan pendapatan.

“Ya, kita meminta agar penyesuaian bentuk badan perusda dari PT ke Perseroda harus membawa semangat baru, membantu daerah dalam mendongkrak pendapatan daerah, bukan hanya kandas di atas dokumen,” kata Sartun.

Irwanto IT Bua juga menyoroti keseriusan eksekutif dalam pengelolaan barang milik daerah yang dalam pertanggungjawabannya kini diserahkan ke setiap kepala instansi. Hal itu sangat penting meningngat pengaruhnya sangat besar terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.

“Jika itu tidak diseriusi, maka yakinlah Bangkep akan sulit keluar dari status WDP dalam dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. karena kita ketahui temuan pengelolaa barang milik daerah yang tidak tertib akan memepengaruhi hasil penilaian BPK,” kata Irwanto IT. Bua.

Bapemperda dalam rapat itu menerima usulan perubahan ketiga Ranperda tersebut untuk diparipurnakan. “selanjutnya tinggal menunggu penjadwalan rapat paripurna,” tutup Sartun.

Pihak eksekutif yang turut hadir Kepala Dinas Perhubungan (Din Lamasada), Kepala Dinas Pariwisata (Moh. Wahyudi), Kabag Hukum (Eddie Bapitanggene), Kepala DLH (Tata Tajudin), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Hengky Dilengan), dan Sekretaris BPKAD.

Turut Hadir pula, perwakilan Bagian Umum Setda , Perwakilan Bagian ekonomi, perwakilan Bappeda dan Litbang, Sekertaris RS Trikora Salakan serta Direktur PT Perusda Salakan. (Rif)

The post Bapemperda DPRD Bangkep Hadirkan Instansi Terkiat Bahas Tiga Ranperda appeared first on Salakan Post.

Namun demikian, langkah tersebut justru meninggalkan kesan ketidakseriusan oleh sejumlah anggota DPRD. Pasalnya, hingga kini dokumen ranperda yang mendasari kebijakan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan.

Menanggapi itu, Ketua DPRD, Arkam Supu kembali secara serius mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam menindaklanjuti agenda itu.

“Sebelumnya masalah itu sudah dibahas di beberapa forum dalam beberapa tahap yang kemudian diparipurnakan, semua fraksi sudah menyepakati, masyarakat sudah tahu anggaran daerah sudah digunakan. Lalu kendala apalagi sampai itu tertunda, kan jadi pertanyaan kita,” kata Arkam.

Menurut Arkam di tengah efisiensi anggaran ini langkah restrukturisasi atau penataan OPD merupakan langkah yang semestinya dipercepat mengingat masih banyaknya agenda prioritas lain yang harus dituntaskan.

Salah satu masalah yang menurutnya urgen dan perlu mendapat perhatian serius adalah belanja pegawai yang telah melampaui batas sebagaimana ditetapkan UU HKPD yakni 30 persen. Sementara Bangkep telah mencapai lebih dari 50 persen.

“Nah, kalau perampingan OPD ini sudah dituntaskan, maka kita perlu perlahan-lahan fokus pada hal-hal lainnya, yakni menekan angka belanja pegawai serta meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Pemerintah daerah saat ini dituntut harus berfikir dan bekerja ekstra, menekan angka belanja yang tidak efisien. Terlebih Bangkep dengan kondisi fiskal yang rendah tentu secepatnya harus melakukan langkah-langkah strategis demikian.

Ia berharap, kepala daerah segera mempercepat tindak lanjut agenda restrukturisasi OPD tersebut sehingga, pemerintah daerah Bangkep bisa fokus ke hal-hal lainnya. (Rif)

The post Ketua DPRD Bangkep Minta Pemda Perjelas Langkah Merger OPD appeared first on Salakan Post.

Ketua DPRD, Arkam Supu didampingi Wakil Ketua II, Suhardin Sabalino memimpin langsung rapat yang dihadiri Wakil Bupati, Serfi Kambey mewakili Bupati.

Dalam penyampaian keterangan Bupati, Serfi menyebut, setidaknya tiga arah yang menjadi kebijakan prioritas pembangunan, yakni percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Tiga arah kebijakan prioritas pembangunan difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan,” Sebut Serfi.

Selain itu, Serfi juga menyampaikan gambaran fiskal daerah, mulai dari target dan realisasi pendapatan daerah. Tercatat, target pendapatan daerah mencapai Rp 866,15 miliar dengan realisasi sebesar Rp 820,89 atau 94,77 persen.

Dari sisi belanja daerah, pemerintah daerah menargetkan angka sebesar 913,13 miliar dengan realisasi mencapai 857,72 miliar atau sekitar 93,93 persen.

Tidak hanya itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan tahun 2025 mengalami trens positif meski tidak begitu signifikan, yakni dari 4,03 persen tahun 2024 meningkat menjadi 4,23 persen.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dia juga memaparkan Persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 12,32 persen pada 2024 menjadi 11,49 persen pada 2025.

Dua Ranperda lain, turut dibahas dalam agenda rapat Paripurna itu, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasar pada penyampaian laporan tersebut, semua fraksi melalui pandangan fraksinya masing-masing menyatakan menyatakan persetujuannya untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus langkah awal pembahasan bersama DPRD terhadap dua Raperda yang diusulkan. (**/Rif)

The post DPRD Bangkep Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025 appeared first on Salakan Post.

Bahkan, informasi yang berhasil diperoleh awak media ini menyebutkan bahwa harga BBM jenis Pertalite tembus Rp 20.000 perbotol, sebagaimana terjadi di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara.

Harga yang tentu tidak wajar itu kemudian memantik reaksi keras Iqbal, sapaan Moh Iqbal Laiti. menurutnya, hal itu sudah melampaui batas kewajaran, sebab memanfaatkan kelangkaan untuk menaikkan harga.

“Lonjakan harga di tingkat pengecer ini tentu merupakan tindakan melampaui batas, karena di tengah kelangkaan BBM, sebagian oknum justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal kita ketahui itu adalah subsidi,” tegasnya.

Dia menilai, hal itu erat kaitannya dengan berbagai isu tentang SPBU yang selama ini banyak melakukan skenario culas untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Olehnya, ia mendesak Satgas BBM yang diberikan tanggung jawab untuk mengawal permasalahan tersebut harus melakukan pengawasan intensif demi mengantisipasi tindakan-tindakan yang justru merugikan masyarakat.

“Saya mendesak Satgas BBM agar lebih intens melakukan pengawasan untuk menghindari potensi kerugian masyarakat akibar ulah oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Bila perlu, tambahnya, pengecer yang terbukti “bermain mata” dengan SPBU harus diberikan sanksi tegas, karena sudah menyalahi ketentuan yang telah dtetapkan pemerintah. (Rif)

The post Moh Iqbal Laiti Minta Satgas BBM Lakukan Pengawasan Intens di Tiap SPBU appeared first on Salakan Post.