Pasalnya, sejak rencana tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna tahun 2025 lalu, pihak eksekutif hingga kini seolah belum memberikan sinyal tentang perampungan prosesnya.

Ketua DPRD, Arkam Supu yang hampir pada setiap kesempatan pertemuan dengan eksekutif menyuarakan itu, kini kembali mempertanyakan komitmen kepala daerah.

“Semestinya, hari ini pemerintah daerah sudah bisa sedikit bernafas lega, kalau saja eksekutif serius menuntaskan rencana perampingan OPD ini,” kata Arkam.

Faktanya, lanjut dia, alih-alih merampungkan progress pengurusan adminstrasinya, pemerintah daerah malah melakukan pelantikan besar-besaran, termasuk pada OPD yang masuk dalam rencana penggabungan dengan OPD lain.

Olehnya itu, dia kembali menekankan bahwa perampingan OPD bukan lagi sekadar wacana melainkan sudah menjadi produk kebijakan daerah yang disepakati dalam rapat paripurna.

“Artinya, pemerintah daerah wajib melaksanakan keputusan itu hingga menjadi perda, tanpa pertimbangan apa pun lagi, karena sudah diparipurnakan, saya kira kita semua paham apa itu rapat paripurna,” tegas dia.

Dengan begitu, dia menekankan agar eksekutif mengawal progress pengurusan perampingan OPD lebih serius lagi, hingga menjadi produk hukum berupa peraturan daerah. (Rif)

The post Ketua DPRD Bangkep Kembali Pertanyakan Komitmen Eksekutif Soal Perampingan OPD appeared first on Salakan Post.

DPRD kemudian mengundang jajaran menejemen PT. Bank Sulteng Cabang Salakan pada Selasa (27/10/2026) untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan tersebut.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua, Sry Yeni di ruang Komisi III DPRD itu, turut dihadiri Sekretaris Daerah, Muhamad Aris Susanto didampingi asisten II serta Kepala Cabang PT. Bank Sulteng Salakan.

Dalam rapat itu, anggota DPRD menyampaikan sejumlah permasalahan atau kendala yang dihadapi nasabah saat akan melakukan transaksi, mulai dari dana ke rekening bank lain melalui kanal digital, termasuk mobile banking, transaksi antarbank, serta beberapa transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

DPRD juga meminta penjalasan dari pihak Bank Sulteng mengenai langkah yang saat ini dilakukan sekaligus upaya yang ditempuh untuk mempercepat pemulihan layanan.

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Arkam Supu meminta menejemen Bank Sulteng untuk menyegerakan pemulihan layanan, mengingat pentingnya aktfitas transaksi yang berdampak roda perekonomian masyarakat.

Melalui RDP ini, DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mendorong manajemen PT Bank Sulteng Cabang Salakan untuk segera menindaklanjuti kendala yang terjadi, mempercepat proses perbaikan sistem, serta memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai perkembangan pemulihan layanan. (**/Rif)

Sumber : Humas DPRD Bangkep

The post DPRD Bangkep Minta Klarifikasi Bank Sulteng Soal Gangguan Layanan appeared first on Salakan Post.

Dukungan tersebut disampaikan Arkam saat menghadiri apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Aman Tinombala 2026 di halaman Kantor Polres Bangkep, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, Karhutla bukan saja menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan, melainkan dapat membahayakan keselamatan dan serta menganggu aktifitas ekonomi masyarakat.

“Karhutla kan bukan cuma mengancam kelestarian lingkungan, tapi kesehatan, keselamatan, serta aktifitas ekonomi masyarakat juga ikut terganggu,” kata Arkam.

Olehnya itu, sinergitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Pemadam Kebakaran, dan BPBD perlu diperkuat untuk mempercepat penanganan karhutla secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Dengan begitu, resiko kebakaran serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” ucapnya.

DPRD juga mendukung peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mendorong partisipasi aktif warga dalam melaporkan potensi kebakaran sejak dini kepada petugas terkait.

Melalui upaya bersama tersebut, diharapkan masyarakat Banggai Kepulauan dapat merasa lebih aman, risiko karhutla dapat ditekan, dan lingkungan tetap terjaga. (Rif)

The post Ketua DPRD Bangkep Nyatakan Dukungan terhadap Upaya Perlindungan Masyarakat dari Karhutla appeared first on Salakan Post.

Korban berinisial SLD tersebut kepada media ini menuturkan, pihaknya selama ini telah berupaya berulang kali meminta kejelasan kepada pemerintah daerah melalui BKPSDM berkaitan dengan pemberhentian oknum PPPK terkait kasus tersebut.

“Tapi ada saja alasan dari BKD (BKPSDM) untuk terus mengulur pelaksanaan sanksi pemberhentian. bingung juga, mau cara apalagi yang harus saya tempuh untuk mendapat keadilan, supaya minimal perempuan (pelaku) ini segera mendapat efek jera,” kata Mantan Aktivis HMI itu, Senin (14/10/2026).

Padahal, menurut dia, kasus itu sudah terjadi 2 tahun sebelumnya, tepat pada Agustus 2024. Seluruh alat bukti berupa barang bukti dan saksi yang diperoleh langsung peristiwa yang terjadi malam itu. Dengan begitu, SLD sejak awal sangat berharap sanksi pemberhentian akan lebih mudah diproses, dikarenakan semua unsur sudah terpenuhi.

Namun anehnya, hingga kini pelaku perempuan sedikit pun belum tersentuh sanksi etik dari pemerintah daerah, melalui BKPSDM.

“Saya selaku korban, wajar berspekulasi negatif, jangan-jangan ada apa-apanya? Karena alat bukti sudah sangat jelas. tapi kan itu tidak perlu, karena saya paham, ada proses yang harus dilalui, tapi kalau sudah bertahun-tahun juga, sudah keterlaluan,” ujarnya.

Merespons itu, Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM, Hariyanto mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya mengajukan berkas pengusulan pemberhentian langsung ke BKN. Namun kata dia, BKN mengembalikan berkas pengusulan itu.

“BKN mengambalikan berkas pengusulan sanksi pemberhentian itu ke kita, karena dianggap masih ada beberapa berkas yang berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) masih perlu pendalaman,” kata Harianto.

Dia menjelaskan, pihaknya akan mengeluarkan SK Pemberhentian setelah BKN menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) berdasarkan berkas pengusulan pemberhentian yang diajukan. Karena itu, pihaknya masih perlu melengkapi berkas yang dikembalikan sesuai arahan BKN.

Dia juga mengakui bahwa pihaknya, BKPSDM bisa langsung menerbitkan SK Pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Bupati. Namun pihaknya mengkhawatirkan, SK itu kemudian tidak mendapat persetujuan BKN.

“Kasus itu, pernah terjadi di masa pemerintahan Bupati sebelumnya, SK Pemberhentian sudah diterbitkan, tapi akhirnya di gugat ke PTUN. Hasilnya, BKN tidak menyetujui pemberhentian itu, maka marwah bupatilah yang dipertaruhkan dalam kasus itu,” kata Harianto

Untuk itu, pihaknya lebih memilih skema pengajuan berkas pengusulan pemberhentian yang dilampirkan sekaligus dengan kasusnya, kemudian BKN menerbitkan Pertek sebagai dasar penerbitan SK Pemberhentian. Sehingga ketika ada pihak yang menggugat ke PTUN, pihaknya mempunyai landasan kuat.

“BKPSDM juga, tambah dia, harus diketahui bukan merupakan instansi yang berhak memberhentikan ASN atau PPPK, melainkan instansi yang melaksanakan kebijakan dan regulasi yang ada.

SLD kembali menanggapi pernyataan Harianto, menurut dia, marwah pemerintah daerah justru akan lebih terjaga ketika Bupati secara tegas memberikan sanksk kepada ASN atau PPPK yang sudah terbukti melakukan pelanggaran etik.

“Soal disetujui atau tidaknya SK Pemberhentian itu oleh BKN, itu urusan belakang, asal Pak Bupati tegas dulu, tidak mentolerir hal-hal seperti itu agar ke depan bisa menjadi pembelajaran bagi ASN atau PPPK lain, bahwa perbuatan selingkuh yang terbukti itu proses pemberhentiannya cepat,” tandasnya. (Rif)

The post Korban Dugaan Perselingkuhan Oknum PPPK di Bangkep Desak Percepat Sanksi Pemberhentian, BPKSDM Gamang? appeared first on Salakan Post.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Arkam Supu bersama Wakil Ketua II, Suhardin Sabalino pada Rabu (7/10/2026) tersebut, dihadiri Wakil Bupati, Serfi Kambey.

Beberapa Fraksi menyoroti sejumlah hal dalam penyampaian keterangan Bupati, termasuk oleh Irwanto IT. Bua, Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan yang kembali meminta pinjaman daerah dipertimbangkan kembali.

Hal serupa juga turut disorot Fraksi Kebangkitan dan Solidaritas, melalui anggota fraksinya, Winto. Ia mempertanyakan kemampuan daerah dalam melakukan pengembalian serta kemampuan pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui pinjaman daerah itu.  

Fraksi Nasdem melalui Ketuanya, Rusdin Sinalng juga mengingatkan pemerintah daerah untuk senantiasa fokus pada program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama yang searah dengan program 8 berkah.

Meksi begitu, Arkam Akhirnya mengetuk palu yang menandai bahwa semua Fraksi menyatakan menerima Nota Keuangan itu untuk dibahas di tingkat Badan Anggaran.

Dalam rapat paripurna itu, beberapa anggota DPRD tidak berkesempatan hadir dikarenakan agenda tersebut bertepatan dengan agenda yang telah lebih dulu dilaksanakan di luar daerah. (Rif)

The post DPRD Bangkep Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan RAPBD Tahun 2027 appeared first on Salakan Post.

Di beberapa wilayah kecamatan, terutama di wilayah Kecamatan Bulagi bersaudara, bencana tersebut telah berdampak pada mengeringnya sumber mata air yang selama ini menjadi andalan warga.

Olehnya itu, sebelum bencana tersebut melanda seluruh wilayah Banggai Kepulauan, pemerintah daerah bersama Kementerian Keagamaan berinisiatif menggelar salat Istisqa bersama di Taman Kota Salakan, Jumat Pagi (2/10/2026).

Salat yang diimami Ustad Rahmad Bidalo itu turut dihadiri Sekretaris Daeran, Moh. Arisusanto beserta sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren Alfatah serta ratusan masyarakat.

“Salat istisqa yang kita laksanakan tidak menjamin bahwa hujan akan segera turun, kita berserah diri kepada Allah Swt, kita sebatas melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya serta apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi kita harus yakin Tuhan mendengar doa kita,” ucap Moh Arisusanto.

Dengan digelarnya sholat khusus itu, semua pihak berharap perubahan cuaca segera terjadi, hujan akan segera turun sehingga kebutuhan air untuk berbagai keperluan, mulai dari kebutuhan pertanian hingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara maksimal.

Selain memohon turunnya hujan, Imam juga mengajak makmum untuk memohon ampunan serta keberkahan agar Banggai Kepulauan senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menghadapi bencana kemarau ini. (**/Rif)

Sumber : Diskominfo Banggai Kepulauan

Editor : Rifan Touk

The post Bencana Kekeringan Melanda Kabupaten Bangkep, Pemda dan Kemenag Gelar Salat Istisqa appeared first on Salakan Post.

Jawaban atas kesulitan air bersih yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bulagi, selama bertahun-tahun memperoleh jawaban dari Kementerian PU menjalang akhir September 2026 lalu.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) di Balai Desa Pandaluk bersepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota kesepahaman untuk pembangunan jaringan air bersih di wilayah tersebut.

Dalam Nota kesepahaman itu tertuang bahwa anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan air bersih senilai Rp 97,7 miliar.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan setelah Bupati, Rusli Moidady menggelar audiensi bersema Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Paryanto pada awal September lalu.

Satu poin terkait yang turut dibahas dalam audiensi itu, yakni usulan serta tindaklanjut SPAM di Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya di wilayah Bulagi, Bulagi Utara, dan Bulagi Selatan dan Lumbi-lumbia.

Dengan anggaran sebesar itu, kesulitan air bersih yang dihdapai masyarakat tiga wilayah itu dapat segera teratasi. (Rif)

The post Rusli Moidady Sukses Datangkan Anggaran Rp 97,7 Miliar untuk Atasi Krisis Air Bersih Bulagi Bersaudara appeared first on Salakan Post.

Kegiatan yang dihadiri beberapa Menteri, yakni Menteri UMKM RI, Menteri Desa, serta Kepala Badan Karantina Indonesia di salah satu Hotel di Kota Palu pada Senin (28/9/2026) itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Tengah, termasuk Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady.

Forum tersebut merupakan sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan semangat pelaku usaha di daerah, terutama dalam pengembangan UMKM serta potensi komoditas daerah agar bisa bersaing di pasar yag lebih luas.

Permasalahan yang selama ini dihadapi pelaku usaha di Banggai Kepulauan, mulai dari keterbatasan akses pasar, standarisasi produk, hingga dukungan karantina merupakan hal penting yang turut dibahas dalam forum tersebut.

Sehingga, hasil pembahasan itu nantinya bisa dijadikan peluang untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di daerah untuk mempersiapkan produknya masing-masing memasuki pasar ekspor.

Pemerintah daerah melalui forum tersebut juga diharapkan dapat menangkap peluang kerja sama dan dukungan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekosistem usaha serte meningkatkan kemampuan pelaku usaha daerah dalam menembus pasar nasional hingga pasar global. (**/Rif)

Sumber : Diskominfo Banggai Kepulauan

Editor : Rifan Touk

The post Gerakan 1000 Pelaku Usaha Berani Ekspor : Momentum Kabupaten Bangkep Mendorong Kesiapan Pelaku Usaha di Daerah appeared first on Salakan Post.

Kehadiran sejumlah tokoh dan pengampu adat di Bangkep itu sebagai langkah penting dalam membuka ruang dialektis dalam rangka mengupayakan bersama pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Mewakili Bupati, Sekreataris Daerah, Moh. Arisusanto menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari sejarah dan identitas masyarakat yang secara konsisten diwariskan ke setiap generasi.

Kehidupan masyarakat adat, menurutnya, tidak terlepas dari nilai, aturan, tradisi, dan kearifan lokal yang selama ini melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya berbicara tentang aturan dan dokumen adminstratif. Tetapi juga bagaimana kita menjaga identitas, nilai budaya, serta hak-hak masyarakat adat agar tetap hidup dan dihormati,” kata Arisusanto.

Sehingga dalam pertemuan itu, dia mengajak semua pihak yang hadir dapat memberikan masukan, terutama untuk mencari titik temu cara pandang serta pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

“Yang terpenting, kita memiliki pemahaman yang sama bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya menjaga warisan leluhur dan memberikan kepastian bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.

Arisusanto juga berharap proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang tetap menghargai nilai budaya dan kearifan lokal.

“Pemerintah hadir bukan untuk menghilangkan nilai-nilai adat, tetap untuk memastikan bahwa ada, budaya, dan kehidupan masyarakat dapat terus berkembang dan terlindungi,” tegasnya. (**/Rif)

Sumber : Diskominfo Banggai Kepulauan

Editor : Rifan Touk

The post Pemkab Bangkep Mulai Buka Ruang Diskusi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat appeared first on Salakan Post.

Pemerintah Kabupaten Bangkep yang diwakili Sekretaris Daerah Moh. Arisusanto yang didampingi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang, Fitriah Bidalo diterima langsung oleh Rektor, Sutrisno K. Djawa bersama sejumlah unsur pimpinan kampus.

Pertemuan yang berlangsung di Kampus Unismuh itu digelar untuk membahas rencana penempatan mahasiswa KKN Tematik Unismuh di Kabupaten Bangkep.

KKN sebagai bagian penting dalam kurikulum akademik setiap kampus dilakukan untuk menyiapkan ruang inovasi bagi mahasiswa dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Olehnya, langkah koordinasi antara pemerintah daerah bersama pihak Unismuh perlu dilakukan, terutama dalam membahas program-program yang perlu dijalankan Mahasiswa KKN berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Sehingga dalam pertemuan itu, seluruh unsur pimpinan kampus mulai dari Rektorat hingga Pimpinan Fakultas Unismuh hadir dalam pertemuan itu guna memudahkan setiap mahasiswa merumuskan program yang akan dijalankan di Bangkep nantinya.

Pemkab Bangkep dan Pihak Unismuh berharap pertemuan tersebut akan menjadi langkah awal bagi mahasiswa KKN Tematik untuk lebih mudah menyiapkan berbagai program-program tematik ketika terjun langsung di lokasi KKN, di Banggai Kepulauan. (**/Rif)

Sumber : Diskominfo Bangkep

Editor : Rifan Touk

The post Bahas Rencana Penyelenggaraan KKN Tematik, Pemkab Bangkep Gelar Pertemuan dengan Rektorat Unismuh Luwuk appeared first on Salakan Post.