SALAKAN POST, SALAKAN – DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD, Arkam Supu yang didampingi Wakil Ketua I, Rusdin Sinaling itu memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang digelar pada Senin (13/10).
Rapat penting itu dihadiri langsung Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady dan Wakil Bupati, Serfi Kambey hadir berserta sejumlah pejabat daerah.
Bupati Rusli Moidady menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta memperhatikan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.
Fokusnya diarahkan pada tema Rancangan KUA-PPAS yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata yang Berkelanjutan”.
“Kebijakan pembangunan tahun 2026 kami arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusli.
Setidaknya ada empat arah kebijakan utama pembangunan Banggai Kepulauan tahun 2026 yang meliputi, Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar jalan, air bersih, dan kelistrikan untuk mendukung daya saing perekonomian.
Kedua, Percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, Peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan pariwisata guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Dan Keempat, peningkatan inovasi serta tata kelola pemerintahan yang berwibawa dengan dukungan nilai religius dan budaya lokal.
Sejumlah anggota DPRD dalam rapat itu menyoroti beberapa hal, termasuk angka belanja pegawai yang masih mencapai Rp 408 Miliar atau lebih dari 30 persen, sebagaimana ditetapkan dalam UU HKPD Pasal 146.
“Setelah melakukan pendalaman terhadap dokumen, dalam uraian belanja, kami masih menemukan belanja pegawai di kisaran Rp 408 miliar. Artinya itu masih lebih dari yang sesuai dengan regulasi, yang sudah disampaikan dalam KUA tadi, minimal 30 persen, dan hitungan saya, itu masih di atas 50 persen,” beber Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Irwanto IT. Bua.
Menurutnya, hal itu menjadi “PR’ bersama untuk ditindaklanjuti dalam forum pembahasan antara Bappeda dan Banggar. Karena ini merupakan beban tetap.
“Kita sudah seringkali diingatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menekan belanja pegawai. Tapi di banggai kepulauan susah dihindari itu. Karena kalau bicara mengurangi, berarti harus mengurangi jumlah pegawai, itu tidak mungkin dilakukan hari ini,” jelasnya.
Olehnya, ia memastikan produk APBD 2026 masih akan bertentangan dengan regulasi, terutama pada soal belanja pegawai.
Salah satu masukan yang disampaikan Irwanto IT. Bua selain mengurangi jumlah pegawai adalah dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan seterusnya.
Berdasar hal itu, Iwan mengajak bupati dan wakil bupati bersama pimpinan DPR untuk membangun komitmen dan menyeriusi peningkatan PAD.
Masih pada soal Peningkatan PAD, Hurcarlos, mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus yang ditugaskan mengampuh urusan investasi.
Tim tersebut menurutnya dicontoh dari beberapa daerah maju. Dia mengambarkan bahwa PAD Bangkep sebagian besar mengandalkan DBH Migas ditambah cukai, kendaraan dan sebagainya.
Tapi menurutnya, ada beberapa sektor yang lebih menonjol, namun belum mampu mendatangkan DBH, salah satunya sektor perikanan.
“Tapi dengan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan salakan tadi, sekiranya akan menjadi angin segar untuk meningkatkan PAD kedepan, sehingga Pelabuhan salakan menjadi security sector dalam peningkatan PAD,” kata dia.
Di sektor Pariwisata, Hurcarlos meminta pemda tidak hanya fokus pada Dana Paisu Pok, melainkan objek wisata unggulan daerah lainnya perlu mendapat perhatian. Sehingga ada alternatif yang dapat membantu meningkatkan PAD.
Sedang, Arkam Supu menyoroti rendahnya serapan anggaran hingga memasuki Triwulan ketiga. Olehnya ia meminta eksekutif agar kedepan tender paket proyek lebih dipercepat.
Ia juga meminta eksekutif untuk menghentikan sementara perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK. Sebab, fiskal daerah yang semakin rendah, akan semakin terbebani. (ADV/Rif)
