SALAKAN POST, SALAKAN – Momen pelantikan pertama pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Banggai Kepulauan (Bangkep) yang ditunggu-tunggu sejak awal kepemimpinan Rusli Moidady dan Serfi Kambey, akhirnya dilaksanakan.
Pelantikan (Rotasi) yang juga dihadiri langsung Wakil Bupati, Serfi Kambet itu dilakukan pada Selasa (20/1) atau tepat 11 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Bangkep periode 2025-2029 dilantik pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta.
Rusli Moidady, dalam sambutannya usai prosesi pelantikan meminta agar semua pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dengan berinovasi di tengah efisiensi anggaran, termasuk mencari pendanaan kegiatan pembangunan di kementerian.
“Saya meminta kepada kita semua untuk segera menyesuaikan diri dengan jabatan baru, lakukan inovasi-inovasi di tengah efisiensi anggaran. Banyak peluang-peluang di pusat, di kementerian, segera siapkan data-data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa mencari peluang-peluang di kementerian atau pun lembaga yang ada di pusat,” kata Rusli Moidady.
Karena itu, pihaknya akan meminta Kepala Bappeda untuk mengoordinir para pejabat yang baru saja dilantik agar mendapatkan peluang-peluang pendanaan di kementerian atau pun lembaga yang ada di pusat untuk membiayai pembangunan di daerah.
Poin tidak kalah penting menurut Rusli yang harus dilakukan pejabat yang dilantik adalah pembangunan sinergitas, kerja sama, serta kolaborasi bukan hanya di lingkup internal organisasi sendiri, melainkan lintas OPD. Sebab menurutnya, itu adalah kunci dalam rangka memajukan daerah.
Lewat kesempatan itu pula, dia menekankan agar setiap instansi melakukan penertiban aset, baik berupa aset tanah, mau pun gedung atau bangunan. Hal itu berkaitan dengan arahan BPK usai pemerintah daerah menerima laporan hasil pemeriksaan aset tahun 2025.
“Kemudian aset yang terbaru, aset yang diperoleh tahun 2025, perlu ditertibkan,” pintanya.
Rusli juga tegas mengingatkan agar tidak terjadi temuan yang berulang. Mengingat status Bangkep dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK beberapa tahun terakhir ini yang seolah sulit keluar dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Jika tahun kemarin ada temuan, tahun lalu ada temuan, tahun ini tidak bisa ada temuan lagi. Kalau ada temuan yang berulang, maka kita tetap pada posisi WDP, tentu ini harus menjadi kerjas keras kita saya harapkan agar kita bisa meraih WTP di tahun 2026,” ucapnya.
Tahun 2026, sebutnya, adalah tahun penuh tantangan sekaligus peluang, olehnya ia kembali menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil, disiplin, akuntabel, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Jadikan Integritas sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” tukasnya. (Rif)
