Oleh : Rifan Touk
Minggu lalu, rindu yang mengklimaks berhasil menggoda langkah saya untuk pulang kampung. Saya memang sudah setahun tidak menapaki rumah di kampung. Sejak kepulangan almarhum bapak di ke-abadian-Nya, musim hujan November 2024 lampau.
Ke kampung, Desa Kalumbatan, saya memang membawa beban rindu yang tidak ringan. Rindu menjabat nisan bapak, rindu mama yang terus melawan sepinya rumah sejak ditinggal bapak, rindu rumah yang dinding dan tiangnya mulai lapuk.
Sayangnya, rasa rindu itu justru terasa ikut lapuk terpapar emosi saat mendapati kondisi jembatan titian menuju rumah. Kerusakannya parah dan teramat parah. Susah menemukan diksi yang tepat untuk mendeskripsikan kerusakannya.
Pondasi kayunya yang berumur satu dekade tanpa sedikit pun sentuhan pemeliharaan, tak lagi kuat hingga banyak yang patah dimakan usia. Akibatnya sebagian ruas jembatan putus, dan hanya disambung dengan menggunakan selembar papan.
Istri saya yang gagal melewati challenge (tantangan) itu meski sudah mencoba meminjam mental atlit ninja warrior, malah ditertawakan kawanan ikan balanak yang bermain di kolong jembatan.
Hebatnya, asa warga setempat tak ikut patah, dan tetap tegak berdiri layaknya tiang penyangga pondasinya. Aktifitas ekonomi tetap dilakoni warga di atas jembatan. Padahal, jumlah korban yang jatuh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tak lagi cukup dihitung jari.
Jembatan titian yang penghubung dusun 1, 10, dan 8 itu bahkan sempat meninggalkan kado pahit bagi saya dan keluarga, tepat saat almarhum bapak seminggu sebelum menghembuskan nafas terakhir.
Ketika itu, almarhum bapak yang sedang dalam kondisi gawat darurat terpaksa harus digendong sepupunya sendiri hingga ke ujung jembatan. Perih seisi jiwa ini jika mengingat peristiwa itu.
Ironisnya pemerintah desa setempat seolah “fine-fine aja” bahkan masih bisa tertawa menyaksikan drama reality yang bertahun-tahun terus menelanjangi normalitas pelayanan publik di desa itu.
Puluhan Korban yang jatuh, seolah hanya bagian dari skenario Tuhan atau bahkan sikap sikap ketidakhati-hatian pengguna jembatan.
Mirisnya, pemerintah desa justru mendahulukan dermaga tambatan perahu yang hanya digunakan beberapa warga. Bahkan mendahulukan pembangunan jembatan titian yang jaraknya lebih pendek. Agar seolah tampak adil di mata warganya.
Entahlah, konsep dan kalkulasi seperti apa yang digunakan untuk mengukur skala prioritas pembangunan di desa dengan total Dana Desa yang katanya hmencapai hampir Rp 2 Miliar tersebut
Padahal warga di tiga dusun itu tidak menuntut kepala desa untuk segera mengalokasikan APBDes untuk menyulap jembatan menjadi jembatan suramadu.
Setidaknya, sedikit anggaran dari perjalanan dinas, hasil dari pengoperasian mobil pick up bumdes, dan retribusi pasar masih bisa disisihkan untuk mengganti sebagian material yang sudah tidak layak pakai.
Bahkan kalau mau buka-bukaan, dugaan fee dari paket proyek dengan bajet puluhan bahkan ratusan juta dan pengadaan barang dan jasa yang bisa sedikit dialokasikan tanpa harus merogoh kantong Dana Desa Murni.
Jadi cerita dongeng rasanya jika kontraktor mengerjakan paket proyek tanpa meraup keuntungan.
Hingga akhirnya, saya tiba pada kesimpulan bahwa keberpihakan pada masyarakat masalahnya tidak terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada niat tidaknya memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan publik. (Rif)
