SALAKAN POST, SALAKAN – Unsur legislatif dan eksekutif dari sejumlah daerah terhimpun dalam rapat konsolidasi yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (8/12/2025).
Rapat yang hadiri Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid itu, dilaksanakan untuk membahas Pembentukan Forum DPRD untuk Daerah Penghasil Nikel.
Lima daerah yang tergabung di dalamnya, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya
Inisiator pembentukan forum, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H.M Arus Abdul Karim menegaskan, forum ini dibentuk atas semangat kebersamaan untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel.
“Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” kata Arus, sapaab HM Arus Abdul Karim.
Fokus pembahasannya, terarah pada beberapa hal antara lain Konsolidasi sikap DPRD provinsi terhadap daerah penghasil nikel, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor pertambangan dan hilirisasi.
Selain itu, forum juga membahas perjuangan skema DBH yang lebih proporsional, serta Pengawalan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tambang.
Lebih jauh Arus menegaskan, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan visi misi terkait DBH yang lebih bermartabat dan berkeadilan, mendorong produk-prouk hukum Daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif, serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.
Arus juga turut menyoroti ketimpangan yang masih mewarnai sejumlah daerah, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima Daerah.
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyambut baik pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sebagai langkah kolaboratif antar daerah dalam mendukung pengelolaan industri nikel Nasional.
Bupati Rusli menyampaikan bahwa posisi strategis Banggai Kepulauan dalam rantai industri nikel. Banggai Kepulauan kerap terkena imbas aktivitas distribusi dan mobilisasi nikel lintas-perairan.
Rusli menilai daerah seperti Banggai Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional maupun provinsi, terutama terkait dampak perairan, pengawasan jalur transportasi mineral, hingga perlindungan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. ungkapnya
Ia juga menekankan pentingnya penataan ulang skema DBH dan CSR lintas-wilayah, agar manfaat ekonomi tambang dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, ia mendorong agar pengembangan industri nikel membuka peluang kemitraan bagi UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel ini diharapkan menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama pada masa transisi hilirisasi industri nikel. Melalui forum ini, daerah-daerah penghasil maupun terdampak diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Seluruh Bupati di Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir dalam rapat tersebut. (**/Rif)
Sumber : Komdigi Banggai Kepulauan
