SALAKAN POST, SALAKAN – Kerusakan jembatan titian Desa Kalumbatan di sejumlah titik di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan hingga kini masih menjadi potret buram pelayanan masyarakat di desa tersebut.
Terbaru, Rabu (8/7) seorang warga yang mencoba melewati salah satu titik kerusakan jembatan titian di Dusun 10, harus merelakan separuh tubuhnya terendam air laut, setelah pondasi kayu jembatan yang sudah lapuk patah.
Beruntung, bagian tubuh korban tidak mendapat benturan pada bagian tiang cor jembatan. Sehingga korban masih sempat berenang ke tepi jembatan talut yang tidak jauh dari titik kerusakan itu.
Padahal menurut penuturan warga, belum genap 30 hari, peristiwa yang sama juga sempat dialami seorang ibu dan anak-anak saat melintas di atas ruas jembatan yang menghubungkan tiga dusun tersebut.
“Padahal kasihan belum cukup satu bulan, ibu-ibu dengan anak jatuh di situ (titik kerusakan parah). Ini sudah ada lagi yang korban. Tidak tau kapan ini jembatan diperbaiki,” tutur seorang warga setempat saat kejadian.
Pemerintah desa yang sejak awal diminta warga setempat untuk turut membantu warga yang secara mandiri terus melakukan perbaikan darurat, menjadikan ketidakcukupan Dana Desa (DD) untuk merealisasikan alokasi perbaikan.
Hal itu tentu dimaklumi warga, mengingat kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Faktanya, aspirasi tersebut telah disampaikan warga jauh sebelum kebijakan efisiensi lahir.
Namun demikian, selain DD, Desa Kalumbatan juga memiliki pendapatan desa lainnya yang bersumber dari retrribusi pasar hingga pemanfaatan mobil bumdes yang sudah berjalan dari tahun ke tahun.
Dari sumber pendapatan itulah warga berharap pemerintah desa mau menyisihkan sebagian hanya untuk pembelanjaan material. Karena masyarakat siap melakukan swadaya untuk perbaikan.
Sayangnya, harapan itu tak kunjung direalisasi. Bahkan, pengelolaan dua sumber pendapatan tersebut tidak pernah dilakukan secara transparan dan akuntabel di hadapan masyarakat.
Padahal jembatan titian itu merupakan akses penting bagi masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.Olehnya itu warga setempat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Banggai Laut (Kejari Balut) melalui Inspektorat Bangkep melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan pasar dan Bumdes setempat.
“Ya, kami memohon Pak Kajari Banggai Laut bisa melakukan pemeriksaan serta mengungkap alasan mengapa pemerintah desa tidak menganggarkan perbaikan jembatan ini, karena masyarakat sudah cukup menderita,” seorang tokoh masyarakat yang namanya enggan disebutkan. (Rif)
