SALAKAN POST, SALAKAN – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertekad mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Hal itu dibahas dalam rapat pleno virtual untuk membahas program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), antara Pemda Bangkep dan OJK, Rabu (28/1).
Bupati, Rusli Moidady menjelaskan, pembangunan daerah semestinya tidak saja mengandalkan peran pemerintah, melainkan melibatkan peran masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Peran lintas sektor itu, Rusli Moidady, menjadi kunci untuk memastikan program pemerintah berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rusli.
Guna menyukseskan hal itu, organisasi perangkat daerah diminta untuk bekerja profesional, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.
Secara spesifik, ia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan SDM sebagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan olahraga guna membangun masyarakat yang sehat dan berdaya saing.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.
Bonny Hardi Putra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan.
Bonny menyebut, tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.
“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny.
Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Karena itu, rapat pleno diminta menjadi ruang evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan dan program prioritas TPAKD Banggai Kepulauan 2026.
Fokus utama tahun ini, kata Bonny, diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan. Digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM.
“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Bonny juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Menurut dia, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.
Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026–2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).
“Program yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang baik,” kata Bonny.
Turut Kepala Asisten II, Otoritas jasa keuangan provinsi sulawesi tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
Selain itu, hadir pula Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Init Salakan, Pimpinan PT. bank Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri, Direktur PT. BPRS Khairan Inti Amanah, Pimpinan Cabang PT. BPT Modern Express kc. Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT. Permodalan nasional madani cabang bangkep, Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan banggai luwuk, Para Kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi dan undangan lainnya. (**/Rif)
Sumber : Diskominfo Bangkep
