SALAKAN POST, SALAKAN – Jeritan mengenai parahnya kerusakan jalan yang acapkali ditumpahkan Warga Totikum Selatan mulai dari tongkrongan hingga di media-media sosial, saat ini justru kembali mendapat ujian berat.
Betapa tidak, warga yang dipaksa mengencangkan pondasi ketabahan selama bertahun-tahun untuk menunggu realisasi perbaikan, justru dinodai dengan lalu lalangnya alat berat di ruas jalan yang rusak parah tersebut.
Fakta miris itu disimak langsung warganet melalui postingan akun facebook Winandar S. Amadang dalam video siaran langsungnya, Sabtu (4/7). Sebuah excavator tampak santai melintas di atas ruas jalan provinsi yang melewati Desa Kalumbatan, tanpa pengawalan polisi.
Beragam komentar miring mengisi kolom komentar postingan video tersebut, terutama mengarah pada indikasi kesewenangan oknum pengusaha yang namanya disebut dengan gamblang dalam komentar. Oknum itulah yang diduga mendatangkan alat berat tersebut demi kepentingan usahanya.
Hal yang kian membikin geram warga Totikum Selatan, tindakan yang secara jelas menabrak Undang-undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 itu bahkan sudah terjadi secara berulang dari tahun ke tahun hingga saat ini.
Namun instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atau pemerintah kecamatan selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan justru terkesan hanya bungkam menyaksikan realitas yang menyayat hati masyarakat itu.
“Coba itu perintah kecamatan jgn cuma diamAtau drng takut Yongki byk uang,” tegas akun Kisno Abdullah dalam komentarnya.
“itu jalan rusak yang bagian atas hamma so parah lantaran alat2 berat dgn treek yg bikin jalan rusak akhirnya orang yg bawah motor kalau ba lewat so tabale bale lantaran dpe jalan so te layak mo ba lewat akan…,” ucap Zulaeha Lehat Latta.
Hal itu terbukti ketika pemerintah Kecamatan Totikum Selatan dimintai konfirmasi melalui Camat, Kodrat Labas via telefon hingga pesan whatsapp, sepatah kata pun tak memberikan respons terkait hal itu. Kebungkaman itu tentu saja memicu tanda tanya besar masyarakat, ada apa di balik semua itu?
Padahal, masyarakat harus menguras peluh bukan hanya untuk memastikan isi belanga setiap , melainkan harus turut melaksanakan kewajiban membayar pajak (Rif)
