SALAKAN POST, SALAKAN – Satuan Tugas (Satgas) BBM Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar rapat untuk menyikapi beragam isu dan permasalahan yang terjadi saat ini.
Sekretaris Daerah, Moh Aris Susanto memimpin langsung rapat yang dihadiri Unsur Forkopimda, Kepala-kepala OPD, Camat, Pemilik atau Perwakilan masing-masing SPBU, sejumlah pengecer, serta insan media tersebut.
“Pemerintah daerah pada prinsipnya berkeinginan agar pendistribusian BBM bisa dipastikan sampai ke seluruh desa, tinggal bagaimana mekanismenya yang selama ini pemerintah lakukan melalui rekomendasi,” kata Aris Susanto, selaku penanggung jawab Satgas.
Namun, menurut Aris, rekomendasi pengecer BBM di suatu tempat berjalan dengan baik, sedangkan tidak berjalan sesuai keinginan semua pihak.
Faktanya ada pihak yang dengan berani dan sengaja menyalahgunakan rekomendasi dari pemerintah. Kasusnya berupa pemindahtanganan rekomendasi kepada orang lain.
Namun di sisi lain, Aris mengakui bahwa untuk memberhentikan pelayanan jeriken. Terlebih pemilik SPBU dikejar dengan kuota. Misalnya, suatu SPBU dalam seminggu harus menerima kiriman dua kali, sementara tahap pertama belum habis.
“Bukan karena masyarakat tidak butuh, tapi karena saluran distribusi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap desa,” ungkapnya.
Di lain sisi, berdasarkan hasil investigasinya ditemukan bahwa pasokan BBM di salah satu SPBU mengalami penyusutan tajam, hingga mencapai ratusan liter.
“Namun hal itu, bukan menjadi alasan untuk melegalisasi pengecer yang tidak memiliki rekomendasi,” kata dia.
Fakta yang Terungkap
Dalam rapat tersebut, berbagai fakta terungkap, mulai dari banyaknya pengecer yang tidak mengantongi rekomendasi, sebagaimana diungkapkan Kabag Ekonomi, Paisal Muhammad. Tak tanggung-tangung, bahkan angkanya mencapai 90 persen.
Namun berdasarkan laporan yang disampaikan setiap SPBU menegaskan bahwa tidak satu pun SPBU yang melayani pembelian menggunakan jeriken tanpa rekomendasi.
Salah satu fakta yang tidak terbantahkan yakni pengecer menyetor harga terlebih dahulu ke SPBU sebelum pasokan BBM diterima.
Berdasar pada pengakuan sejumlah Camat ke Satgas bahwa banyak rekomendasi yang digunakan tanpa melalui proses verifikasi atau validasi pemerintah kecamatan.
Tidak hanya itu, jarak yang cukup jauh antara titik SPBU dengan desa-desa tertentu menjadi pemicu disparitas harga.
Olehnya itu, pihaknya sudah berdiskusi untuk membuat rekomendasi yang terukur dan tertib.
“Tapi kami sudah menyusun scenario bahwa penerbitan rekomendasi harus berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa, serta rekomendasinya pun harus tetap diverifikasi pemerintah kecamatan untuk menghindari tindakan penduplikasian rekomendasi,” beber Aris Susanto
Ia pun menegaskan ke setiap SPBU untuk tidak melayani jeriken pengecer yang tidak memiliki rekomendasi untuk memastikan pemerataan pendistribusian.
Meski begitu, berdasarkan kesimpulan rapat, semua masalah yang disampaikan peserta forum belum mendapatkan solusi. Sehingga Satgas berencana akan menggelar rapat lanjutan untuk mengupayakan solusi yang tepat.
Dalam rapat itu, setiap SPBU menyerahkan rekomendasi kepada satgas sebagai bahan untuk melakukan survei lapangan nantinya.
Aris Susanto juga meminta Satgas untuk meminta konfirmasi ke Pertamina Luwuk terkait kecocokan pasokan kuota BBM berdasarkan laporan yang disampaikan SPBU dalam rapat itu (Rif)
