SALAKAN POST, SALAKAN – Pj Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir ke depan menghendaki pencairan keuangan desa tidak harus dilakukan di Salakan.
Hal itu disampaikan dalam Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), di Graha KNPI, Selasa (14/11).
“Kita sementara pikirkan, bagaimana semua jenis pencairan di desa itu, kalau bisa tidak usah di Salakan,” kata Ihsan Basir dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pj Bupati adalah besarnya biaya perjalanan yang menjadi beban desa. Padahal, dana yang dicairkan terkadang tidak terlalu besar.
Sehingga, ke depan, kata dia, setiap desa akan menggunakan sistem aplikasi yang memungkinkan pelaporan lebih rapi dan efisien.
Pengelolaan keuangan dengan berbasis digitalisasi tersebut sangat dibutuhkan, Sebab ke depan dimungkinkan penggunaan ATK akan diminmalisir atau bahkan ditiadkan.
“Ke depan, ATK mungkin sudah tidak ada lagi, jadi semakin tahun, sistemnya tidak ada lagi pengadaan untuk kertas-kertas, semua dalam bentuk digital.
Diharapkan proses digitalisasi akan lebih memudahkan dan mempercepat pelaporan bagi setiap desa.
Selain soal efisiensi pelaporan dan pencairan keuangan desa, Ihsan Basir juga menjelaskan pentingnya kerja sama antara BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dan Pemerintah daerah, utamanya dalam pengelolaan aset.
Sebab, salah satu masalah paling utama, sebut dia, adalah permasalahan aset. Sehingga kedepan hal itu bisa dikerjasamakan agar pengelolaannya bisa lebih tertata.
Di samping itu, pelatihan siskeudes tersebut menjadi penting dikarenakan hal itu akan berdampak pada peningkatan MCP (Monitoring Centre Of Prevention).
MCP merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memonitoring capaian kinerja program pencegahan Korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. (Rif)
