SALAKAN POST, SALAKAN – Dalam upacara peringatan hari Kemerdekaan, prosesi pengibaran bendera adalah momen puncak. Di tangan Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) kunci momen puncak itu digantungkan.
Di Banggai Kepulauan (Bangkep), tanpa pasukan 17 apalagi 45, prosesi Pengibaran Merah Putih tahun 2026 ini hanya dilakoni Pasukan (8) Delapan Paskibraka. Meski harus diakui momentum puncak kali ini seolah sedikit kehilangan sedikit kekuatannya.
Namun demikian, di sanalah acungan jempol apresiasi seharusnya diarahkan. Alasannya, sederhana. Semangat dan tanggung jawab yang terpatri di dalam diri 8 Paskibra itu tetap tumbuh.
Buktinya, sang Merah Putih, berhasil berkibar di puncak tiang tertinggi, di bawah langit Banggai Kepulauan pagi itu. Paskibraka 8 mengibarkan merah putih pertanda Bangsa Indonesia masih merdeka.
Sayangnya, tepat di hari itu pula kemerdekaan bagi insan pers justru terasa tereduksi. Pasalnya, niat untuk mengabadikan momentum pengibaran merah putih melalui kamera dan reportase beberapa media justru dibatasi.
Awak media ini yang mencoba memanfaatkan sepintas kesempatan, untuk mengambil gambar tepat pada momentum pengibaran merah putih justru diminta mundur, tanpa sekali pun sempat mengambil gambar.
Anehnya lagi, panitia tidak menyediakan ruang tertentu yang disertai protokoler khsus bagi semua awak media di area pelaksanaan upacara, walaupun jumlah awak media yang melakukan peliputan hanya tigaorang.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panitia menyediakan ruang dan protokoler khusus agar media bisa menjalankan tugasnya tanpa mengganggu jalannya upacara.
Sehingga wartawan hanya dibolehkan mengambil gambar setelah rangkaian inti upacara selesai. Di daerah lain protokoler khusus media masih secara konsisten diberlakukan.
Bahkan di istana negara area khusus pengambilan gambar atau foto disiapkan, sehingga awak media bebas melakukan liputan langsung tanpa terhalang apa pun. Sebab mereka memahami bahwa kerja-kerja wartawan di lapangan, termasuk pengambilan gambar dijamin oleh undang-undang.
Parahnya di Banggai Kepulauan, justru menunjukkan situasi kontras dengan daerah lainnya.
Tindakan pembatasan itu seolah hendak menyamakan kedudukan antara insan pers dalam menjalankan tugasnya di lapangan dengan oknum pengguna kamera lainnya yang mengambil gambar untuk kepentingan tertentu.
Hal itu tentu bertentangan dengan Undang-undang Pers yang mengatur kerja-kerja jurnalis.
Olehnya, media ini menyesalkan tindakan pembatasan tersebut, terlebih hal itu terjadi pada momen penting oleh Panitia yang seharusnya memahami kerja-kerja wartawan. (Rif)
