SALAKAN POST, SALAKAN – Di tahun kedua pemerintahannya, Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady kembali melakukan lawatan ke Jakarta dalam rangka audiensi di sejumlah Kementerian.
Rusli Moidady yang didampingi Asisten III Bidang Adminstrasi Umum dan sejumlah pejabat daerah pada kamis (26/2/2026) melakukan audiensi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Agenda utama kunjungan Rusli Moidady di Kemenko Bidang Pangan kali ini adalah menyerahkan mini proposal program pangan tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, pemerintah Banggai Kepulauan memaparkan beberapa rencana strategis, mulai dari peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta program penanganan kerawanan pangan, sebagai upaya memperkuat swasembada pangan daerah.
Rusli menjelaskan, fokus paparannya dalam audiensi itu berkaitan dengan pemetaan tingkat kerawanan pangan hingga di tingkat kecamatan dengan fondasi data akurat, terukur, dan terintegrasi.
“Pemetaan ini dinilai penting untuk mengidentifikasi wilayah yang rentan, sekaligus menentukan prioritas intervensi kebijakan secara tepat sasaran. Pemetaan menjadi instrumen dasar dalam perencanaan,” beber Rusli.
Tanpa data yang kuat, sambungnya, kebijakan rawan tidak efektif. Karena itu, pihaknya mendorong penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai pijakan awal.
Tidak sampai di situ, pemerintah daerah juga merancang langkah konkret penanganan wilayah rawan pangan melalui penguatan distribusi, intervensi bantuan pangan, serta sinkronisasi kegiatan lintas sektor.
Pendekatan kolaboratif antar organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Selain itu, mini proposal tersebut merupakan bagian dari agenda nasional dalam mendorong konsumsi pangan yang lebih beragam, sehat, dan bergizi.
Banggai Kepulauan, sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut dan komoditas pertanian tropis, dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
Beberapa program strategis yang diajukan antara lain penyusunan target konsumsi per kapita sebagai acuan pengendalian dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal, serta penyediaan pangan pokok yang terukur melalui penyusunan neraca bahan makanan daerah.
Neraca ini akan menjadi alat kontrol untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan di wilayah tersebut.
“Swasembada pangan tidak hanya berarti ketersediaan bahan pokok, tetapi juga kemandirian dalam memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan,” jelasnya.
Diversifikasi konsumsi, menurutnya, menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas tertentu sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan gangguan rantai pasok.
Melalui audiensi dan penyerahan mini proposal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap memperoleh dukungan kebijakan dan penguatan anggaran dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, implementasi program pada 2026 dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta kemandirian pangan masyarakat di wilayah kepulauan.
Sumber : PROKOPIM/IKP-KOMINFO BANGKEP
