SALAKAN POST, SALAKAN – DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melalui Panitia Khusus (Pansus) memberikan catatan penting terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Pansus, Eko Febrianto Sahata dalam Rapat Paripurna yang dihadiri langsung Bupati, Rusli Moidady pada Kamis (16/7/2026).
Catatan yang terdiri dari tujuh poin tersebut disampaikan setelah Pansus melakukan pembahasan dan penelitian atas dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2025. Berikut ke tujuh catatan tersebut :
Pertama, DPRD Banggai Kepulauan mendukung pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK.
“Hal tersebut diperlukan sebuah langkah politik nyata yang terukur atas perilaku yang merugikan daerah. hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal,” kata Eko mewakili Pansus DPRD.
Kedua, Pansus menilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Olehnya, Pemerintah daerah dimintai perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Ketiga, Pansus meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan kas daerah melalui inovasi pelayanan digitalisasi sistem pengurusan pemutakhiran basis data pemungutan pajak dan retribusi, serta perluasan terhadap potensi unggulan.
Keempat, Pengelolaan aset daerah, menurut Pansus, masih membutuhkan penanganan, khususnya terkait dengan persoalan inventarisasi, sertifikasi, serta pemanfaatan aset.
Kelima, Pansus juga meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan penataan seluruh aset daerah melalui inventarisasi, legalisasi aset, pencatatan akuntansi pemerintahan.
Keenam, Pansus menyebut bahwa efisiensi belanja operasional, harus ditingkatkan dengan memberikan prioritas yang tepat pada belanja yang berdampak langsung terhadap daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ketujuh, Pansus mendorong kepala daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan kinerja dan indikator berjalan searah.
“Agar kepala daerah mampu mengontrol serta mengukur kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan,” (Rif)
