SALAKAN POST, SALAKAN – Pada pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD, wacana pinjaman daerah kembali menguat.
Hal itu terutama berkaitan dengan defisit yang sempat dihadapi (Banggar) ketika menghitung secara total kebutuhan belanja semua OPD.
Sebelumnya pemerintah daerah telah memutuskan untuk menurunkan besaran pinjaman yang awalnya mencapai angka Rp 57 miliar, kini turun menjadi Rp 47 miliar.
Meski begitu, Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Irwanto IT. Bua meminta agar pinjaman daerah tidak serta merta dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tahun 2027.
Pertimbangannya, penghitungan pengembalian Pokok pinjaman masih harus menjadi fokus awal, mengingat kemampuan bayar pemerintah daerah yang dianggapnya mulai tergerus.
“kemampuan bayar kita juga bisa dibiliang sudah tergerus setengah, karena itu mari kita fokus dan benarkan scenario penyelesaian Pokok dan bunga pinjaman, kalau kita belum yakin jangan dipaksakan,” kata Iwan Bua.
Pemerintah daerah yang merencanakan pembayaran bunga dan Pokok pinjaman dari dua sumber, yakni DBH (Dana Bagi Hasil) kurang bayar dan deviden Bank Sulteng membuatnya agak pesimis.
Keraguan Iwan Bua utamanya terarah pada layanan Bank Sulteng yang pada beberapa bulan belakangan mengalami gangguan dan hingga kini belum kembali pulih.
Di sisi lain, DBH kurang bayar yang diandalkan pemerintah daerah untuk membayar Pokok pinjaman menurutnya, perlu dikaji ulang. Sebab anggaran itu pula masih dibutuhkan untuk sebagai alokasi berbagai kegiatan.
“Jadi sekali lagi, jangan sampai pinjaman yang seharusnya mempercepat pembangunan, justru menjadi beban yang menyulitkan bagi daerah ke depan,” tukasnya. (**)
