SALAKAN POST, SALAKAN – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersepakat menuntaskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027, Senin (9/11/2026).
Selain karena seluruh pembiayaan rencana program kegiatan tahun 2027 telah disepakati, persetujuan itu juga dilakukan demi mengantisipasi keterlambatan penyampaian hasil pembahasan RAPBD di Provinsi yang berakhir tanggal 15 November 2026.
Olehnya itu, Badan Anggaran dan TAPD menyepakati akan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan RAPBD tahun 2027, pada Kamis Sore (12/11).
Meski begitu, sebelum mengetuk palu, Arkam Supu kembali mempertanyakan secara tegas pemenuhan urusan mandatori dan urusan lainnya, terutama UHC alias layanan kesehatan gratis serta tersedianya gaji PPPK Paruh Waktu.
“Sebelum saya mengetuk palu dan sebelum kita benar-benar bersepakat dengan ini, saya cuma mau perjelas sekali lagi ke TAPD, apakah UHC dan gaji teman-teman PPPK Paruh Waktu terbayar penuh?” tanya Arkam ke Sekretaris Daerah, Muhamad Aris Susanto yang hadir, selaku Ketua TAPD.
Arkam kemudian menekankan ke TAPD bahwa keputusan yang diambil dari hasil rapat pembahasan itu adalah final. Sehingga dirinya secara tegas menyampaikan tidak akan membubuhi tanda tangan kedua di dokumen RAPBD 2027.
“Jadi hasil pembahasan ini sudah kita sepakati semua, sehingga saya haramkan kalau masih ada lagi telaahan staf dan sebagainya untuk menambah dan mengurangi ini, saya pastikan saya tidak akan tanda tangan kedua di dokumen ini,” tegasnya. (Rif)
