SALAKAN POST, SALAKAN – Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberikan penjelasan resmi mengenai dinamika yang terjadi antara petugas protokol dan insan pers saat peliputan kegiatan upacara resmi baru-baru ini. Pemkab menegaskan komitmennya untuk selalu menghormati independensi serta kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik di wilayah tersebut.
Pihak Humas menyatakan memahami dan menghormati secara penuh keberatan serta aspirasi yang disampaikan oleh para wartawan terkait pembatasan posisi pengambilan gambar di lapangan. Respon cepat ini diambil guna menjaga keharmonisan dan mencegah munculnya kesalahpahaman yang berlarut-larut antara pemerintah daerah dan mitra media.
Dari sudut pandang pemerintah daerah, pengaturan posisi yang diterapkan oleh petugas bagian protokol saat acara berlangsung pada dasarnya bertumpu pada pertimbangan teknis. Penataan tersebut dirancang untuk menjaga ketertiban, kelancaran, serta kekhidmatan seluruh jalannya prosesi upacara.
Pihak Pemkab mengklarifikasi bahwa langkah penyekatan teknis tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi, melarang, apalagi membatasi kerja jurnalistik para awak media. Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.
Adapun pertimbangan teknis dari tim protokol dipicu oleh evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, di mana posisi beberapa pengambil gambar dinilai sempat membelakangi panggung utama dan area tamu undangan. Hal tersebut sempat memicu keberatan dari sejumlah jajaran pejabat serta tamu VIP yang hadir.
Meski demikian, Humas Pemkab menyadari bahwa batasan tersebut berdampak pada ruang gerak serta kebebasan kawan-kawan jurnalis foto maupun fotografer media dalam menangkap momen-momen penting di lapangan.
Sebagai langkah antisipasi dan pemenuhan kebutuhan informasi, Pemkab sebenarnya telah menyiagakan tim dokumentasi resmi melalui Bagian Dokumentasi Pimpinan. Fasilitas dokumentasi ini disediakan untuk mendukung kelengkapan materi publikasi bagi media yang membutuhkan.
Namun demikian, dari sejumlah poin klarifikasi Pemkab tersebut, komunitas media menilai beberapa di antaranya belum sepenuhnya menjawab substansi permasalahan di lapangan. Klaim protokol yang menyebut pengaturan dilakukan demi ketertiban tanpa niat melarang dinilai berbanding terbalik dengan fakta di lokasi.
Faktanya, hingga seluruh rangkaian inti upacara selesai, awak media tidak pernah menerima arahan atau petunjuk teknis mengenai lokasi maupun titik alternatif peliputan yang disiapkan, pasca-insiden pengusiran halus dan instruksi paksa untuk mundur dari area pengambilan gambar.
Mengenai penawaran materi dokumentasi dari Humas, komunitas pers secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah solusi atas persoalan utama. Wartawan memiliki hak mutlak yang dijamin konstitusi serta undang-undang untuk melakukan peliputan secara langsung tanpa intervensi.
Selain itu, ajakan dialog yang baru diutarakan Pemkab pasca-kejadian dinilai terlambat. Langkah koordinasi teknis dan penyediaan fasilitas peliputan semestinya dilakukan sebelum acara dimulai sebagai bentuk penghormatan dan profesionalisme terhadap peran insan pers.
Guna mencegah preseden buruk berulang, Pemkab dituntut melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas oknum panitia maupun protokol yang terbukti abai serta arogan dalam mengatur mekanisme peliputan media.
Pemkab sendiri menyatakan bersedia menampung kritik tersebut dan berjanji menyiapkan press area yang layak di masa depan, seraya menegaskan pentingnya menjaga iklim kerja sama yang harmonis demi keterbukaan informasi publik. (**)
