SALAKAN POST, SALAKAN –Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terus berupaya menjawab beragam tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah yakni dengan melakukan koordinasi di sejumlah kementerian, utamanya Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
Dalam kunjungannya di Kemenkeu RI, Jumat (13/3/2026), Rusli Moidady mengemukakan sejumlah masukan penting tentang perlunya Kabupaten Bangkep mendapatkan tambahan alokasi dana perimbangan, baik dana transfer umum mau pun Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami telah mengajukan berbagai masukan penting dengan harapan pemerintah pusat bisa menerima dengan baik, sehingga daerah kita bisa mendapatkan tambahan alokasi dana perimbangan, baik dana transfer umum mau pun dana bagi hasil,” tutur Rusli.
Khusus DBH, Rusli Moidady mengusulkan agar Direktorat Jendreal DBH Kemenkeu RI melakukan pengkajian kembali posisi strategis Kabupaten Bangkep sebagai daerah terdampak dari aktifitas pertambangan nasional yang ada di daerah tetangga.
“Dengan begitu, kami berharap daerah kita bisa memperoleh tambahan DBH yang proporsional sebagai daerah terdampak bersama daerah lainnya,” tandasnya.
Audiensi Bupati, Rusli Moidady bersama Rusdin Sinaling di Kantor Kemenkeu diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Askolani, SE., MA), Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (Adriyanto., SE., MM., MA., Pd.D), dan Direktur Dana Transfer Umum (Sandy Firdaus., ST., M.Bus). (Rif)
