SALAKAN POST, SALAKAN – Besaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banggai Kepualaun tahun 2024 mendatang, sudah diputuskan.
Pemerintah daerah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 50 Miliar, yang terbagi dalam dua penganggaran. Pertama di APBD Perubahan tahun 2023 sejumlah Rp 16,4 Miliar.
Sedang pada APBD tahun 2024, Pemerintah daerah juga telah menetapkan besaran anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 33,6 Miliar.
Total anggaran sebesar itu, akan didistribusi untuk tiga Lembaga, yakni KPU, Bawaslu (Penyelenggara) dan Kepolisian (Pengamanan).
Sayang, penetapan besaran dana itu, dianggap belum bisa menjawab beberapa hal yang sejauh ini dianggap penting oleh KPU Bangkep.
Ketua KPU Bangkep, Supriatmo Lumuan justru menilai penetapan anggaran itu justru mencerminkan ketidakseriusan daerah dalam soal penganggaran pilkada.
“Masalahnya, selama ini hanya Bangkep yang tidak serius dengan anggaran pilkada,” kata Supriatmo Lumuan via pesan Whatsapp
Bentuk ketidakseriusan yang dimaksud Supriatmo Lumuan salah satunya adalah rapat pembahasan teknis penganggaran antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan kepolisian, hanya sekali dilakukan.
Padahal, kata dia, ada banyak hal yang membutuhkan pembahasan lebih serius antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan kepolisian.
Di daerah lain, tuturnya, penyelenggara dan pemerintah daerah intensif melakukan pertemuan sebelum akhirnya anggaran ditetapkan.
Eks Ketua Bawaslu Bangkep itu juga menuturkan, dia sedari awal telah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim kecil, yang khusus membahas teknis penganggaran.
“Karena yang dikhawatirkan, jangan sampai kita saling mengunci di akhir. Dan kekhawatiran saya, terjadi,” ketusnya.
Terkait soal besaran dana yang akan dibutuhkan KPU, eks Ketua Bawaslu Bangkep itu mengatakan akan menyampaikannya pada saat rasionalisasi nanti. (Rif)
