SALAKAN POST, SALAKAN – Ketua KPU Banggai Kepulauan, Supriatmo Lumuan menegaskan, pihaknya akan menolak dana hibah untuk pemilu serentak tahun 2024 dari pemerintah Kabupaten jika tidak rasional.
Pernyataan itu disampaikan Supriatmo Lumuan saat ditemui awak media ini di kantornya, Kamis (2/11).
“Kita kan secara kelembagaan sudah ada instruksi, kalau tidak sesuai, tolak. Iya, anggaran tidak rasional, kita tolak,” tegas Supriatmo Lumuan.
Supriatmo pun menanggapi isu yang menyebut bahwa rasionalisasi anggaran dana hibah khusus di KPU hanya berada di angka Rp 15 Miliar.
Menurut Mantan Ketua Bawaslu Bangkep tersebut, anggaran dana sebesar itu sangat tidak rasional untuk menopang pelaksanaan tahapan Pemilu hingga selesai.
Bahkan anggaran Rp 15 Miliar tidak cukup untuk membayar insentif penyelenggara, mulai dari PPK hingga KPPS.
“Sangat tidak cukup, karena gaji PPK saja itu sudah Rp 13 Miliar. Belum lagi kita mo gaji sekitar enam ribu orang KPPS dan PPS. Belum lagi operasional mereka. Itu belum terhitung kita di sini,” jelas dia.
Resiko terberat yang akan dihadapi pemerintah Bangkep untuk masalah anggaran yang tidak rasional adalah KPU mengeluarkan rekomendasi penundaan Pemilu.
“Kita bukan mau mewah-mewah, tapi minimal cukuplah. Karena kalau anggaran habis, sementara tahapan pemilu jalan, siapa yang akan bertanggung jawab,” kata dia.
Namun rekomendasi penundaan pemilu, sambung dia, tidak mudah dikeluarkan, karena tentu akan sangat merugikan pemerintah Bangkep.
Selain itu, pihaknya juga menyoalkan masalah lambannya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merasionalisasi anggaran untuk pemilu 2024.
Bahkan, kata dia, sejauh ini pihaknya baru sekali menghadiri undangan rapat mengenai rasionalisasi anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Padahal masalah itu diketahui akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan yang sementara berjalan saat ini.
“Belum ada. Kita sampai sekarang belum ada. Bukan cuma KPU, bawaslu dan teman-teman kepolisian juga belum ada,” tandasnya.
Dia mengaku, berbagai upaya koordinasi pun telah dilakukan, menyurat, telefon, hingga bertemu langsung, namun belum membuahkan hasil.
Harapannya, pertama, pemerintah darah menyegerakan pembahasan anggaran, sehingga dana hibah untuk pemilu bisa segera ditetapkan.
Kedua, anggaran dana yang dihibahkan harus rasional. Sehingga, proses pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan baik. (Rif)
