SALAKAN POST, SALAKAN – Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Burhan Alelaga menanggapi permasalahan penataan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah.
Menurut Burhan, Si-nona sebagai aplikasi yang memuat seluruh basis data tenaga honorer di lingkup pemerintah Bangkep, harus dievaluasi.
“Aplikasi sinona yang memuat semua data tenaga honorer di Bangkep itu harus dan penting untuk dievaluasi,” kata Burhan kepada media ini, Minggu (12/1).
Alasannya, lanjut Burhan, masih banyak nama tenaga honorer yang tetap termuat dalam aplikasi itu meski statusnya sudah putus kontrak atau sudah tidak aktif selama bertahun-tahun.
Jika tenaga honorer yang berstatus putus kontrak atau sudah tidak aktif itu tetap dibiarkan termuat di Sinona, maka hal itu dianggapnya serupa dengan pemerintah daerah tidak mempertimbangkan jasa honorer yang aktif berkontribusi untuk daerah.
“Kalau data tenaga honorer yang sudah putus kontrak itu tetap dibiarkan di dalam aplikasi, maka hal itu sama saja dengan kita tidak menjadikan pertimbangan jasa para honorer yang selama ini aktif berkontribusi dan mengabdi untuk daerah,” ujar Burhan.
Olehnya, Aleg tiga periode itu meminta agar tenaga honorer yang non aktif selama bertahun-tahun segera dihapus dari basis data Aplikasi Sinona, agar tenaga honorer yang aktif bisa menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK selanjutnya.
“Karena kalau yang tidak aktif masih terdata di aplikasi Sinona, maka yang aktif akan mengurangi peluang lolos tenaga honorer yang aktif,” tukas Burhan.
