SALAKAN POST, SALAKAN – Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari dalam rangka merespons beragam persoalan perikanan.
Pembentukan komite itu dimulai dengan mengadakan sosialisasi dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) pada Selasa (13/8) di Ruang Rapat Kantor Bupati.
Pj Bupati, Ihsan Basir menyambut baik upaya dinas perikanan itu dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 440 Tahun 2024.
Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan keuangan, Halima U. Hamid yang hadir mewakili Pj Bupati dalam sosialisasi tersebut menyampaikan hal itu.
Menurutnya, surat Keputusan itu ditetapkan untuk melaksanakan asas kolaborasi dan berkelanjutan dalam dalam pengelolaan perikanan.
“Penetapan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 tahun 2024 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan asas kolaborasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir,” kata Halima U. Hamid.
Olehnya, lanjut dia, rencana pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir dipandang perlu untuk dikoordinasikan dan disusun.
Pj Bupati dalam kesempatan itu pun mengharapkan kerja sama dan kesungguhan semua pihak yang terlibat, terutama para Kepala-kepala OPD, Camat, dan Pimpinan LSM.
Kepala Dinas Perikanan, Ferdy Salamat menjelaskan, komite ini menjadi semacam wadah yang dibentuk untuk merespons dan memetakan seluruh permasalahan perikanan di daerah.
“Di dalam komite ini, kita akan melakukan pemetaan terhadap seluruh permasalahan dalam pengelolaan perikanan seperti produktifitas, permasalahan hukum, kualitas sumber daya kelautan, pemasaran, hukum, hingga peningkatan ekonomi masyarakat nelayan,” kata Ferdy.
Sehingga, kata dia, selain melibatkan semua OPD, pihaknya juga membuka ruang partisipasi bagi sejumlah NGO atau LSM dan masyarakat untuk bekerja sama.
Komite pengelolaan perikanan dan pesisir lestari akan menyusun model pengelolaan perikanan berkelanjutan dan Rencana Aksi Daerah tentang pengelolaan perikanan dan pesisir lestari.
Selain itu, komite ini menurut Ferdy juga bisa berfungsi sebagai ‘jembatan’ untuk menyampaikan berbagai permasalahan daerah di level pemerintahan yang lebih tinggi, yakni di Provinsi mau pun di pusat.
Sebagaimana diketahui, beberapa organisasi yang berpartisipasi dalam komite itu, yakni Burung Indonesia, Blua Alliance Indonesia, Yayasan LINI, dan Perkumpulan Salanggar.
“Intinya, permasalahan perikanan kita di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup kompleks, sehingga membutuhkan banyak gagasan dari berbagai pihak untuk melakukan penataan,” tutupnya. (Rif)
