SALAKAN POST, SALAKAN – Usulan Komisi III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait pengalokasian dana hibah untuk bantuan bibit pertanian tahun 2022 hingga kini belum dilaksanakan.
Ketua Komisi III DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Bikham B. Masso mengaku bingung dengan sikap eksekutif yang terkesan enggan melaksanakan kegiatan tersebut.
Bima, sapaan akrab Bikham B. Masso, mengungkapkan kebingungannya di hadapan Sekretaris Daerah, Rusli Moidady yang mewakili Pj Bupati, Ihsan Basir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan APBD tahun 2023, Rabu (7/12).
Bahkan, menurut dia, berdasarkan beberapa indikasi, pihaknya mendapati bahwa program yang merupakan usulan Komisi III itu terindikasi tidak bakal terlaksana.
“Kami telah mengevaluasi dari jauh, lewat energi alam, tanda-tanda tidak mau melaksanakan itu, ada,” ujar Bima.
Dalam hitungannya, usulan dana hibah senilai Rp 1,673 Miliar itu bisa membantu sekira lebih dari 1.600 Kepala Keluarga petani dari 76 kelompok yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.
Diterangkannya, usulan program yang didukung oleh hampir setengah anggota DPRD itu, merupakan bentuk penjabaran dari agenda pengentasan kemiskinan yang digadang-gadang Pj Bupati sejak awal.
Bahkan menurutnya, program usulan itu telah tertuang dalam dokumen anggaran perubahan tahun 2022 yang telah disahkan beberapa minggu sebelumnya.
Namun demikian, lanjut Politisi PAN Bangkep itu menuturkan, hingga kini Dinas Pertanian belum menunjukkan adanya niatan untuk merealisasi program itu.
“Apakah Dinas yang tidak mau melaksanakan, ataukah ini atas instruksi Bupati? Karena dinas ini Cuma dengar suaranya Bupati. Padahal jelas, Bupati dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan,” ketusnya.
Dia menandaskan, jika hanya alasan teknis program itu tidak dilaksanakan, ruang komunikasi harus dibuka bagi beberapa instansi terkait, seperti Inspektorat, Bappeda, atau keuangan.
Olehnya, Bima mengaku akan mengundang Bupati untuk mempertanyakan alasan tidak dilaksanakannya kegiatan itu. Bahkan dirinya menitip salam melalui Sekda ke Pj Bupati untuk menyeriusi hal itu.
“Tolong sampaikan ke Bupati supaya hal ini diseriusi. Rp 1,6 itu kuat, untuk sektor perikanan, kuat untuk masyarakat miskin. Kasihan, mereka cuma minta bibit enam pohon,” ucapnya.
Bima, dalam kesempatan bicaranya, bahkan membaca satu persatu nama kelompok dan desanya untuk meyakinkan Pj Bupati yang diwakili Sekretaris Derah. (Rif)
