CAPT : Rusli Moidady, Calon Bupati Terpilih Kabupaten Banggai Kepulauan saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkep tahun 2024 di kantor DPRD, Jumat (8/2). [FOTO : RIFAN/SALAKAN POST]
SALAKAN POST, SALAKAN – Ketidakseimbangan antara anggaran yang tersedia dengan besarnya kebutuhan pembangunan daerah di Banggai Kepulauan menjadi “PR” yang harus dijawab calon bupati terpilih, Rusli Moidady dan Serfi Kambey.
Dalam sesi wawancara, usai Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkep tahun 2024 di kantor DPRD, Jumat (8/2), Rusli Moidady menjelaskan hal itu.
Menurut Rusli Moidady, efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah yang terbatas perlu dilakukan dengan memilah program yang ada berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Misalnya air bersih. Saya pikir masyarakat kita masih sangat membutuhkan itu. Sehingga itu menjadi salah satu prioritas,” kata Rusli kepada wartawan.
Lanjut dia, program yang tidak masuk dalam skala prioritas harus dilakukan penundaan, mengingat pelayanan untuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dilakukan pemerintah daerah, cukup besar.
“Jadi, program yang belum prioritas akan ditunda dulu, karena anggaran kita yang terbatas. Karena alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat juga masih cukup besar,” jelasnya.
Rusli Moidady sebelumnya menyadari besarnya tantangan di era kepemimpinannya. Sebab, selain menghadapi keterbatasan anggaran, ia bersama, Serfi Kambey (wakil bupati) harus menerima Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 yang menuntut efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam Inpres tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk membatasi pembiayaan kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memiliki output yang terukur, mulai dari perjalanan dinas, publikasi, seminar, FGD, honorarium, pencetakan, dan lain-lain.
Tidak hanya itu, Rusli Moidady dan Serfi Kambey harus menghadapi ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) alias honorer yang menuntut untuk diprioritaskan dalam seleksi PPPK.
Meski begitu, Rusli Moidady dengan segudang pengalaman birokrasinya di pemerintahan daerah sebagai mantan Sekretaris daerah diyakini akan mampu menjawab semua tantangan itu. (Rif)
