SALAKAN POST, SALAKAN – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) setidaknya sudah menghabiskan dana sekira Rp 1 Miliar untuk menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Salakan.
Dokumen tersebut dibutuhkan Kementerian Perhubungan sebagai acuan dalam menetapkan besaran alokasi anggaran untuk Pelabuhan Salakan.
Namun sejak perencanaanya dimulai pada 2018 silam, hingga kini dokumen itu tak kunjung tuntas.
Pada awal penggarapannya, pemerintah daerah dipaksa mengikhlaskan anggaran perencanaan sebesar Rp 700 juta. Hal itu terjadi, setelah produk konsultan asal Makassar dianggap tidak memenuhi syarat oleh Kementerian Perhubungan.
Bahkan beberapa kali revisi dokumen, hingga oknum konsulitan Makassar tersebut lepas tangan, pihak Kementerian Perhubungan tetap menganggap dokumen tersebut tak bersyarat.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Joko Prihantoro, tahun 2021, Pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran revisi.
Kali ini Dinas Perhubungan memberi kepercayaan kepada konsultan asal Bandung. Bahkan pemda sudah menyetor dana senilai Rp 300 Juta.
Namun upaya itu, lagi-lagi tak membuahkan hasil. Pasalnya, hingga beberapa bulan berlalu, konsultan tersebut tak kunjung menyelesaikan tanggung jawabnya.
“Saya anggap dia (konsultan) itu penipu, Setiap kali saya telefon, dia cuma janji, minggu depan, minggu depan,” tutur Joko, Senin (14/11) di kantornya.
Kini Dinas Perhubungan, kembali mendapat anggaran dari APBD Perubahan, sebesar Rp 200 juta untuk dua konsultan baru, yang didatangkan dari Makassar ke Bangkep.
Menurut Joko, dari hasil analisa kedua konsultan itu, tipe pelabuhan yang direncanakan awal, adalah tipe pelabuhan antar Kabupaten, yang seukuran dengan pelabuhan Salakan-Luwuk.
Olehnya, dalam revisi itu nanti, ada perubahan tipe pelabuhan, yang seukuran dengan pelabuhan Pelni, sebagaimana adanya pelabuhan Pelni Banggai Laut dan Banggai.
“Targetnya, selesai tahun ini, supaya mudah-mudahan awal tahun 2023, kalau asistensinya sudah diterima, kita sudah mengetahui pagu anggarannya,” tutupnya. (Rie)
